Dikorupsi di Proyek Kominfo, Segini Harga Menara BTS

Sekjen Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Zulfadly Syam mengungkapkan harga sebuah menara BTS berkisar antara Rp600 juta hingga Rp1,5 miliar.

"Namun, kisaran harga tersebut masih sangat bergantung beberapa faktor, diantaranya lokasi, jalur distribusi material, grounding, harga dan harga tanah," ucapnya kepada IDN Times, Kamis (25/5/2023).

Terkait berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan BTS, Zulfadly, menjelaskan semua itu masih akan sangat bergantung pada strategi pembuatan design, lokasi dan pondasi.

"Namun pada umumnya, waktu yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan (pembangunan menara BTS) rentang waktunya dibawah 4-6 bulan," ungkapnya.

Meski demikian, ia tak menampik bahwa terdapat beberapa tantangan yang akan dialami saat ingin membangun menara BTS di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T). Pertama, berkaitan dengan distribusi material, dan kedua berkaitan dengan akses transportasi menuju wilayah tersebut.

"Umumnya (tantangan) yang akan dihadapi, berkaitan dengan distribusi material. Karena di daerah 3T, memerlukan transportasi yang mahal. Bahkan kalau di daerah Papua, biaya perlindungan keamanan juga meningkat," pungkasnya.

Namun hal berbeda, ketika pembangunan menara BTS dilakukan pada wilayah non 3T, kata Zulfadly, umumnya infrastruktur untuk distribusi material di wilayah non 3T sudah lebih baik.

"Tentu kisaran Rp600 juta-Rp1,5 miliar tidak bisa digeneralisir, karena semuanya tergantung pula pada tingkat kesulitan suatu daerahnya. Bahkan (kisaran) tersebut bisa bertambah jika ada hal-hal yang extraordinary di lapangan," ucapnya.

Meski demikian ia menegaskan, kisaran  biaya pembangunan satu menara BTS (Rp600 juta-Rp1,5 miliar) tersebut, masih dalam batas wajar. Apalagi jika material dibeli secara masif. 

Imbas korupsi menara BTS, nasib dari pemerataan akses internet di wilayah 3T pun akan mengalami perlambatan. Meski begitu, Zulfadly meyakini dengan adanya formulasi yang tepat, maka digitalisasi untuk wilayah 3 T tidak boleh tertunda dan (harus dilanjutkan). 

"Secara overview pasti ada dampaknya, misalnya terjadi keterlambatan. Namun kami yakin, dengan formulasi yang tepat, digitalisasi didaerah 3T sudah tidak boleh surut lagi. Formulasi ini, harus dibuat dengan berbagai stakeholder  digital Indonesia," pungkasnya. 

Sebelumnya, Plt Menteri Komunikasi dan Informatika, Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo menginstruksikan agar proyek pembangunan tower Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI tetap dilanjutkan. Kerugian besar akan dirasakan warga jika proyek itu dihentikan.

Mahfud menyebut proyek pembangunan tower BTS 4G itu dimulai sejak 2006. Masalah pada proyek itu baru muncul pada tahun anggaran 2020, saat Johnny G Plate menjadi Menteri Kominfo.

"Berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya biaya yang dikeluarkan juga sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik. Baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020," ungkap Mahfud ketika memberikan keterangan pers di kantor Kemkominfo, Jakarta Pusat pada Selasa, (23/5/2023). 

"Oleh sebab itu, presiden memerintahkan (proyek BTS 4G) harus tetap berjalan dan tidak boleh berhenti. Karena kalau kita hentikan, maka tahapannya harus dimulai lagi dari yang baru," tutur dia.