5 Poin yang Dikhawatirkan Pasar Usai DSI Ambil Alih Ekspor SDA
- Pasar khawatir kebijakan ekspor satu pintu lewat DSI bisa memicu intervensi berlebihan, pembatasan buyer, dan birokrasi yang memperlambat proses perdagangan komoditas global.
- Muncul pertanyaan soal acuan harga ekspor, terutama pada komoditas seperti batu bara, karena perbedaan antara Harga Batubara Acuan pemerintah dan harga aktual di pasar internasional.
- KIWOOM RESEARCH menilai keberhasilan kebijakan ini bergantung pada transparansi tata kelola, efisiensi implementasi, serta kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan investor dan stabilitas Rupiah.
Jakarta, IDN Times - Kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI menimbulkan reaksi di pasar.
Berdasarkan analisis KIWOOM RESEARCH yang dikutip Senin, (1/6/2026), kekhawatiran pasar meningkat apabila DSI berkembang menjadi bentuk intervensi yang lebih agresif, bukan sekadar administrative checking.
Setidaknya, ada lima poin yang dikhawatirkan pasar setelah DSI sepenuhnya menjalankan kebijakan ekspor satu pintu. Berikut analisis dari KIWOOM RESEARCH.
1. Pembatasan pada buyer hingga pengawasan pembayaran yang terlalu ketat
Pertama, kekhawatiran pasar ialah terkait sole exporter atau mandatory selling channel. Kedua, pengendalian pricing oleh negara.
Ketiga, pembatasan bagi buyer tertentu. Keempat, pengawasan pembayaran yang terlalu ketat, dan terakhir peninjauan ulang kontrak existing secara agresif.
Jika skenario tersebut terjadi, pasar akan mulai mempertanyakan transparansi mekanisme harga, tata kelola dan potensi konflik kepentingan (conflict of interest), serta tambahan birokrasi dan kecepatan pengambilan keputusan.
Begitu juga dengan kompetensi dalam perdagangan dan juga manajemen risiko, serta kapabilitas dalam mengeksekusi aktivitas yang mengikuti sistem perdagangan komoditas global.
Apalagi, sistem perdagangan global merupakan bisnis yang sangat cepat, kompleks, dan highly relationship-driven.
“Buyer internasional sangat sensitif terhadap kepastian kontrak, kecepatan shipment, fleksibilitas pricing, reliability pembayaran, dan efisiensi administrasi. Jika proses perdagangan menjadi lebih birokratis, buyer dapat mulai mencari alternatif pasokan dari negara lain,” tulis KIWOOM RESEARCH.
2. Acuan harga jadi pertanyaan
Selain itu, muncul pertanyaan mengenai acuan harga. Misalnya pada batu bara, pemerintah menggunakan Harga Batubara Acuan (HBA) sebagai referensi, sementara transaksi aktual di pasar sangat dipengaruhi kalori, moisture, sulfur, kualitas produk, dan acuan internasional seperti Newcastle.
“Karena itu, definisi under-invoicing harus dijelaskan secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian interpretasi,” tulis KIWOOM RESEARCH.
3. Bukan hanya tujuan yang dilihat
KIWOOM RESEARCH melihat bahwa kebijakan ekspor satu pintu bukan otomatis kebijakan yang buruk. Dari sudut pandang negara, langkah ini memiliki logika yang kuat untuk memperkuat devisa, meningkatkan transparansi ekspor, menutup potensi kebocoran ekonomi, dan mendukung stabilitas Rupiah.
Namun dari sudut pandang pasar modal, keberhasilan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh kualitas implementasi, transparansi tata kelola, dan kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan investor.
“Pertanyaan terbesar pasar saat ini bukan lagi ‘apa tujuan kebijakannya’, melainkan siapa yang menjalankan, seberapa transparan mekanismenya, dan seberapa efisien implementasinya,” tulis KIWOOM RESEARCH.
KIWOOM RESEARCH menyatakan, pada akhirnya pasar tidak hanya menilai tujuan sebuah kebijakan, tetapi juga menilai apakah kebijakan tersebut dapat dieksekusi secara efisien tanpa menciptakan bottleneck baru bagi dunia usaha.
“Dalam kondisi Rupiah yang masih rapuh dan foreign flow yang masih negatif, menjaga kepercayaan investor akan sama pentingnya dengan menjaga devisa negara,” tulis KIWOOM RESEARCH.
