Dony Oskaria Tegur PTPN Kasus Kakek Mujiran, Minta Stop Proses Hukum

Dony mengatakan, BP BUMN dan Danantara sudah mengeluarkan instruksi tegas kepada direksi PTPN untuk segera menghentikan proses hukum terhadap kakek Mujiran.

Instruksi pertama adalah pencabutan laporan dan penghentian segala bentuk intimidasi kepada kakek Mujiran. Menurut Dony, langkah pidana terhadap warga miskin yang sedang berjuang bertahan hidup justru mencederai marwah BUMN sebagai institusi negara.

"BUMN harus menjalankan fungsi sesuai khitahnya. Hadir untuk rakyat, bekerja untuk rakyat,” kata Dony.

Tak hanya menghentikan proses hukum, Dony juga meminta jajaran pimpinan PTPN di wilayah setempat turun langsung menemui kakek Mujiran dan keluarganya untuk menyampaikan permintaan maaf secara institusi.

“Sebagai Kepala BP BUMN, saya meminta maaf kepada kakek Mujiran dan keluarga. Saya tegaskan sekali lagi bahwa BUMN adalah milik rakyat dan dibangun dengan uang rakyat,” kata Dony.

Dia menegaskan, BUMN harus hadir sebagai pengayom masyarakat, bukan malah menjadi pihak yang menekan rakyat kecil.

Selain itu, Dony juga meminta PTPN memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi fisik kakek Mujiran. Jika tidak memungkinkan, kesempatan kerja diminta diberikan kepada anggota keluarganya agar memiliki penghasilan yang layak.

“Kita harus memutus masalah kesejahteraan dengan pembinaan, bukan pemidanaan. Saya sudah memerintahkan agar kakek Mujiran atau keluarganya diberikan pekerjaan di lingkungan PTPN. BUMN harus hadir sebagai solusi untuk mengayomi, bukan menjadi alat yang memenjarakan rakyat yang sedang kesulitan,” tutur Dony.

Ke depan, BP BUMN dan Danantara akan menjadikan kasus tersebut sebagai peringatan keras bagi seluruh direksi BUMN. Evaluasi menyeluruh terhadap SOP pengamanan aset perusahaan juga bakal dilakukan agar pendekatan humanis dan restorative justice lebih dikedepankan.