DPR: Buka Syarat Impor Agar Tak Ada Mafia Alkes

Martin mengatakan, wabah COVID-19 dapat dijadikan momentum untuk menyelesaikan persoalan impor Alkes. Menurut dia, perdagangan dikuasi mafia karena informasinya tertutup.

"Buka saja apa syarat-syaratnya agar pelaku usaha bisa masuk. Selama informasi tertutup dan dikuasi beberapa orang, ya di situlah ada mafia," tuturnya.

Selain itu, Martin juga meminta pemerintah menggenjot produksi masker kain. Dengan demikian, masyarakat tidak memburu masker medis yang diutamakan untuk tenaga kesehatan.

"Ini harus dikampanyekan ke rakyat agar pakai masker kain saja. Tapi persoalannya juga tidak diproduksi banyak, padahal hanya Rp4 ribu per buah. Apa sih susahnya Pertamina untuk produksi? Kan dia ada CSR. Kalau produksi 1 juta masker, itu baru (menghabiskan anggaran) Rp4 miliar. Kenapa kita terhambat juga? Ini gak masuk akal," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, mengajak semua pihak untuk melawan mafia trader alat kesehatan dan juga farmasi.

Hal itu diungkapkan Erick lantaran saat Ini Indonesia masih melakukan impor alat kesehatan dan bahan baku obat dalam jumlah besar, sehingga dia tak ingin mafia-mafia trader itu memanfaatkan kondisi tersebut.

“Kita yang harus peduli bangsa kita. Jangan semuanya ini ujung-ujungnya duit terus, dagang terus. Akibatnya terjebak pada short-term policy, sehingga didominasi oleh mafia-mafia, trader-trader itu. Kita harus lawan,” kata Erick, Jumat (16/4).

Menurut Erick, seharusnya dengan adanya pandemi COVID-19, dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk tidak lagi terjebak atau bergantung pada impor, sehingga ke depan praktik-praktik kejahatan seperti mafia tersebut bisa berakhir.

“Saya mohon maaf kalau menyinggung beberapa pihak. Janganlah negara kita yang besar ini selalu terjebak praktik-praktik yang kotor, sehingga alat kesehatan mesti impor, bahan baku mesti impor,” ujarnya.