DPR Ungkap Alasan Proyek Kereta Api Masih Minim di Daerah

15 Okt 2023, 09:03 WIB

Ilustrasi kereta api (Dok. IDN Times)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah telah gencar membangun moda transportasi berbasis rel alias kereta api di pulau Jawa. Paling anyar adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Tak cuma Whoosh, di Jakarta dan sekitarnya saja sudah ada Commuter Line Jabodetabek, MRT Jakarta, LRT Jakarta, hingga LRT Jabodebek. Kendati, di luar Jawa alat transportasi massa seperti kereta api masih minim.

Menurut anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, pembangunan kereta api memang lebih diprioritaskan di daerah-daerah padat penduduk. Sebab, daya tampungnya lebih besar dibandingkan moda transportasi lain.

"Tidak masalah kalau daerah-daerah yang padat itu diprioritaskan menggunakan kereta api, karena kereta api ini kan daya tampungnya besar," kata dia kepada IDN Times, Minggu (15/10/2023).

1. Jumlah permintaan masyarakat jadi pertimbangan penting

Ilustrasi stasiun kereta api (Dok. Humas KAI)

Suryadi menjelaskan, jumlah permintaan atau kebutuhan terhadap transportasi berbasis rel menjadi faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan kereta api di daerah. Sebab, biaya pembangunannya tidaklah kecil.

"Nah, untuk daerah-daerah yang penduduknya masih jarang, memang kereta api ini termasuk berbiaya mahal," sebutnya.

Apabila kebutuhan masyarakat untuk menggunakan kereta api tidak signifikan, kata Suryadi, maka menjadi tidak efisien. Sebab, biaya operasionalnya menjadi mahal.

"Karena kan investasinya mahal dan daya angkutnya juga besar. Kalau jumlah penduduknya sedikit itu kan tidak efisien," ujarnya.

2. Yang terpenting akses transportasi darat terpenuhi

Ilustrasi jalan raya (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Menurut Suryadi, transportasi berbasis rel adalah alternatif dari transportasi berbasis jalan raya. Untuk daerah-daerah yang belum ada kereta api, yang penting harus dipastikan akses atau konektivitas daratnya tersedia dengan baik.

"Yang penting kan publik itu aksesnya, apakah jalan-jalan raya, kendaraan umum, yang penting konektivitas, akses itu bisa terpenuhi. Jadi problemnya itu bukan mau kereta api atau bukan, tapi apakah transportasi pada suatu wilayah itu terpenuhi atau tidak," katanya.

3. Pemprov Kalsel estimasikan butuh dana jumbo

Kadishub Provinsi Kalsel, M Fitri Hernadi.

Layanan transportasi kereta api memang sangat dinantikan masyarakat, seperti di Kalimantan Selatan (Kalsel). Namun, pemerintah daerah sepertinya akan sulit membiayai pembangunannya, kecuali ada dukungan dari pemerintah pusat maupun swasta.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel sudah mempersiapkan rencana pembangunan jalur kereta api, mulai dari beberapa pengkajian, kelayakan tanah, hingga investasi dalam catatan perencanaan detail engineering design (DED) yang sudah selesai 2019.

Berdasarkan kajian yang dilakukan Pemprov Kalsel, dibutuhkan hampir sekitar Rp100 triliun untuk mega proyek kereta api di provinsi tersebut.

Dalam kajian tersebut, rute yang telah dibahas meliputi Banjarmasin, Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tengah, Utara, Tabalong, hingga perbatasan Kalimantan Timur.

Investasi pembangunan trek kereta api diperkirakan Rp28 triliun. Belum lagi pembebasan lahannya dan berbagai perlengkapan penunjang kereta api.

"DED-nya sudah selesai, namun kemungkinan paling cepat perencanaan rel kereta api ini akan dilanjutkan di 2030, menurut Kementerian Perhubungan," ucap Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, M Fitri Hernadi.