Duh, Masih Ada 2 Provinsi Kemiskinan Ekstremnya 5 Persen Lebih
Jakarta, IDN Times - Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan masih ada 2 provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi di atas 5 persen yakni Papua dan Papua Barat.
"Jumlah provinsi dengan kemiskinan ekstrem di atas 5% masih ada 2 provinsi. Papua mengalami penurunan kemiskinan ekstrem sangat cepat dari 10,92 persen menuju 7,67 persen di Maret 2023," kata Amalia dalam Rapat Koordinasi Nasional Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kamis (9/11/2023).
1. Tingkat kemiskinan esktrem turun sejak 5 tahun terakhir
Ia menjelaskan tingkat kemiskinan ekstrem terus menurun dalam waktu 5 tahun terakhir menurun dari 3,6 persen di 2018 menjadi 1,12 persen pada Maret 2023.
Menurutnya, pada Maret 2023, jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di bawah satu persen sebanyak 18 provinsi atau sekitar 53 persen dari total provinsi di Indonesia.
2. Sebanyak 14 provinsi level kemiskinan esktrem 1-5 persen
Dalam catatan BPS, masih ada 14 provinsi yang levelnya kemiskinan ekstremnya di antara 1-5 persen dan 2 provinsi di atas 5 persen.
"Dapat kami laporkan bahwa provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di setiap pulau mengalami penurunan yang cepat dalam periode Maret 2022 sampai Maret 2023," jelas Amalia.
3. Karakteristik rumah tangga miskin
Amalia menyampaikan beberapa karakteristik rumah tangga miskin ekstrim pada Maret 2023. Kondisinya sebanyak 11,26 persen kepala rumah tangga tidak bisa membaca menulis dan 70 persen berpendidikan rata-rata SD sederajat ke bawah.
"11,26 persen dari kepala rumah tangga miskin ekstrem tidak bisa membaca dan menulis, rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga miskin ekstrem adalah 5,9 tahun," beber Amalia.
Lapangan usaha kepala rumah tangga miskin ekstrem mayoritas adalah di sektor pertanian dengan proporsi 52 persen. Bahkan rumah keluarga miskin ekstrem sekitar 12,68 persen hanya berlantaikan tanah.
"Kami telah menghitung angka kemiskinan ekstrem Maret 2023 berdasarkan provinsi yang nantinya dapat dijadikan sebagai referensi oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mempertajam kebijakan penurunan kemiskinan ekstrem," tutur Amalia.
