Efisiensi Anggaran Direvisi, Kementerian PU Bakal Bayar Tunggakan IKN
Jakarta, IDN Times - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan tambahan anggaran yang diperoleh dari pengurangan efisiensi akan dialokasikan untuk menyelesaikan sebagian tunggakan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dody menyampaikan Ditjen Bina Marga mendapat alokasi Rp7,21 triliun untuk penanganan bencana, pembayaran tunggakan, pembebasan lahan, dan biaya operasional (BOPP).
Anggaran juga dialokasikan untuk KPBU-AP, preservasi jalan 6 bulan, rehabilitasi jembatan 1 tahun, serta penggantian dan pembangunan jembatan gantung. Beberapa proyek multi-year contract (MYC) mendapat alokasi, termasuk penanganan longsoran.
"Dan sebagian tunggakan di sisa pekerjaan IKN," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Kemudian, Ditjen Cipta Karya mendapat alokasi Rp2,94 triliun pada 2025. Dana digunakan untuk penanganan bencana alam, pembayaran tunggakan, pembebasan lahan, dan biaya operasional proyek (BOPP).
Anggaran juga dialokasikan untuk infrastruktur berbasis masyarakat (IBM), termasuk pamsimas, sanimas, TPS3R, PISEW, dan PKE. Selain itu, proyek multi-year contract (MYC) triwulan pertama mendapat pendanaan, termasuk operasi, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi (OPOR).
Sebagian anggaran di Ditjen Cipta Karya juga dialokasikan untuk tunggakan pekerjaan di ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dody menyampaikan Ditjen Sumber Daya Air mendapat alokasi Rp14,84 triliun untuk penanganan bencana, penyelesaian lumpur Sidoarjo, pembayaran tunggakan, dan pembebasan lahan (BOPP).
Anggaran juga dialokasikan untuk irigasi, rawa, JIAT, OP SDA, dan P3TGAI guna mendukung ketahanan pangan. Selain itu, sebagian dana digunakan untuk melanjutkan pembangunan dan keamanan bendungan.
"Di sektor prasarana strategis, kami anggarkan Rp1,9 triliun yang antara lain digunakan untuk renovasi madrasah dan penyelesaian MYC lanjutan: pasar, stadion dan gedung-gedung universitas," paparnya.
Dody menambahkan, untuk pengaturan, pembinaan, dan pengawasan mendapat alokasi Rp2,73 triliun untuk 638 satuan kerja di pusat dan balai.
Sebagai informasi, anggaran Kementerian PU terkena pemangkasan sebesar Rp81.380.706.000.000, sehingga pagu indikatifnya berkurang menjadi Rp29.571.948.255.000.
Namun, setelah rekonstruksi anggaran, efisiensi tersebut diturunkan menjadi Rp60.469.537.642.000, yang mengakibatkan pagu akhir Kementerian PU meningkat menjadi Rp50.483.116.613.000.
