Ekonom Sebut Pelemahan Rupiah Bisa Bikin Harga BBM Naik

24 Jun 2024, 21:27 WIB

SPBU Pertamina di Daan Mogot, Jakarta barat menjadi integratef energy refueling station pertama di Indonesia. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Intinya sih...

Ekonom mengungkap kekhawatiran atas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mendekati level terburuk sejak pandemi COVID-19.
Pelebaran subsidi energi dan penyesuaian harga BBM diperlukan untuk mencegah dampak lebih luas, seperti inflasi yang mengganggu stabilitas ekonomi.
Pemerintah perlu segera mengambil keputusan untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah agar industri tidak langsung merasakan dampaknya, terutama pada sektor impor bahan baku dan barang modal.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengungkapkan kekhawatirannya atas merosotnya nilai tukar rupiah yang cukup cepat dalam beberapa pekan terakhir.

Bahkan, menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mendekati level terburuk sejak pandemik COVID-19. Untuk itu, dia menekankan perlunya langkah cepat untuk mencegah dampak lebih luas, seperti pelebaran subsidi energi dan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

“Jadi harus dilakukan langkah sebelum efeknya nanti kemana-mana, termasuk pelebaran subsidi energi, ada penyesuaian harga BBM. Tentu akan memicu dampak lain seperti inflasi yang memang dikhawatirkan mengganggu stabilitas ekonomi,” kata Bhima kepada IDN Times, Senin (24/6/2024).

1. Pelemahan rupiah bisa memicu gelombang PHK di industri

ilustrasi PHK (IDN Times/Aditya Pratama)

Bhima memperingatkan jika pemerintah tidak segera mengambil keputusan untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah, dampaknya akan langsung dirasakan oleh industri yang sangat bergantung pada impor bahan baku dan barang modal seperti mesin-mesin pabrik dan konstruksi.

Ketergantungan tinggi pada impor tersebut bisa memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, terutama di sektor-sektor yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah, mengingat biaya produksi akan meningkat tajam.

“Itu bisa berakibat kepada gelombang PHK massal, terutama di sektor-sektor yang riskan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah,” tambah Bhima.

2. Masalah rupiah harus diselesaikan dengan cepat

ilustrasi rupiah melemah (IDN TImes/Aditya Pratama)

Bhima menyoroti Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada pekan lalu untuk segera menyelesaikan masalah pelemahan rupiah.

Menurut Bhima, tren pelemahan rupiah diperkirakan akan berlangsung lama akibat kondisi makroekonomi global yang tidak menentu dan tingginya kehati-hatian investor terhadap negara berkembang.

Dia menegaskan jika pelemahan rupiah tidak segera ditangani melalui kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, ada risiko sistemik terhadap sektor keuangan. Risiko tersebut dapat berdampak pada pasar modal, pasar surat utang, dan sektor pembiayaan perbankan.

“Jadi harus dilakukan langkah yang cukup cepat gitu ya,” ujar Bhima.

3. Pemerintah harus yakinkan bahwa APBN dikelola secara disiplin

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Bhima mengungkapkan adanya kekhawatiran terkait rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Menurut dia, rancangan tersebut belum sepenuhnya mengakomodir disiplin fiskal atau pengelolaan anggaran yang ketat.

Dia mengingatkan pendekatan belanja yang terlalu ekspansif dapat memperlebar defisit APBN, menurunkan peringkat surat utang negara, dan meningkatkan rasio utang secara signifikan.

“Banyak yang masih menebak-nebak apakah makan siang gratis itu akan membuat defisit APBN melebar,” ujarnya.

Bhima mengatakan, pemerintah perlu meyakinkan pelaku pasar dan sektor keuangan bahwa APBN 2025 akan dikelola secara disiplin, tanpa kenaikan belanja yang berlebihan. Pengelolaan defisit yang benar-benar terjaga adalah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar.

“Nah, jadi ini adalah kunci paling penting sebenarnya, yaitu meyakinkan pelaku pasar, meyakinkan sektor keuangan, bahwa APBN itu dikelola memang secara disiplin,” sebutnya.