Erick Thohir: Ada 2 BUMN Karya Kurang Sehat, Waskita Paling Bonyok

Dari dua BUMN Karya tidak sehat tersebut, Erick mengatakan bahwa Waskita jadi yang paling mengalami masalah, sedangkan Wika relatif tidak tersandung kasus apapun.

"Yang paling bonyok itu Waskita karena banyak kasus korupsi. Kalau dibedah kasus korupsi Waskita itu juga bukan kasus baru, apakah penerbitan surat utang Waskita Beton tahun berapa tuh saya nggak tahu," kata Erick.

Atas dasar kondisi tidak sama antara BUMN Karya tersebut maka Erick memiliki perlakuan berbeda terhadap mereka. Apa yang dilakukan Kementerian BUMN terhadap PP, Adhi Karya, Hutama Karya, Wika, dan Waskita memiliki perbedaan satu sama lain tergantung situasi keuangan dan manajemen mereka.

"Nah tentu treatment daripada PP, Adhi Karya, HK, Waskita, dam Wika ya beda-beda treatment-nya. Itulah kenapa di Waskita fokus restrukturuisasi," ujar Erick.

Terkait restrukturisasi Waskita, Erick mengatakan ada beberapa hal termasuk suntikan penyertaan modal negara atau PMN dan juga restrukturisasi surat utang alias bond.

Kendati begitu, Erick enggan menjelaskan lebih detail terkait restrukturisasi tersebut. Namun, satu hal yang pasti restrukturisasi di Waskita sangat berbeda dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

"Cuma memang kenapa Waskita ribut, kalau Garuda itu restrukturisasinya banyak dipegang orang asing, leasing kalau (Waskita) ini surat berharganya banyak dipegang orang lokal yang turunannya against kontraktor pembayaran, nah itu memang kompleks," beber Erick.

Sebelumya diberitakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan eks Direktur Utama PT Waskita Karya (persero) Tbk Destiawan Soewardjono (DES) sebagai tersangka dan langsung ditahan.

Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menetapkan DES sebagai tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi, yaitu dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast Tbk.

"Jampidsus telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap 1 orang tersangka," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, akhir April lalu.

Ketut menjelaskan, peranan tersangka DES dalam perkara tersebut yakni secara melawan hukum memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu.

Itu dilakukan untuk membayar utang-utang perusahaan, yang terjadi akibat pencairan pembayaran proyek-proyek pekerjaan fiktif guna memenuhi permintaan tersangka.

"Akibat perbuatannya, tersangka DES disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (K.3.3.1)," tambah Ketut.

Kejagung sebelumnya telah menetapkan tiga petinggi Waskita Karya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Penetapan tersangka itu dilakukan pada Kamis 15 Desember 2022.

Ketut mengatakan, penetapan tersangka itu berdasarkan penyidikan di Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

"Jampidsus telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka, yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank, yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast, Tbk," ujar Ketut.