Ganjar-Mahfud Janjikan Ekonomi RI Tumbuh 7 Persen, Mungkinkah?

Jakarta, IDN Times - Pasangan calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD bertekad mendorong pertumbuhan ekonomi tumbuh tinggi hingga 7 persen (yoy), jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2024.
Saat ini, pertumbuhan ekonomi menyentuh angka 5 persen. Padahal, sejak awal pemerintahan di 2014, Presiden Joko "Jokowi" Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen.
Sementara itu, realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III tercatat hanya tumbuh 4,94 persen (yoy).
"Dalam program paslon 3, kami dorong pertumbuhan ekonomi di antara paslon lain paling tinggi yakni 7 persen (yoy). Pertumbuhan yang tinggi tanpa diikuti kualitas yang baik tak akan rata," ucap Tim TPN Ganjar-Mahfud MD, Hariyadi Sukamadani dalam Gen Z Memilih dengan tema Pengusaha Indonesia Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri, Selasa (5/12/2023).
1. Janji Ganjar-Mahfud belanja negara didorong lebih berkualitas

Aktivitas belanja negara bakal didorong ke arah yang lebih berkualitas, seperti mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Akselerasi belanja negara yang berkualitas perlu terus didorong sehingga dapat memberikan dampak optimal bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
"Dalam pelaksanaan akan diubah jadi perbaikan sistem APBN, karena sekarang key perfomance index belanja APBN lebih mengarahkan ke penyerapan saja. Jadi kami akan ubah itu atau usulkan jadi kami mau marrigde (mengawinkan) sistem, sehingga APBN tak hanya spending tapi harus berkualitas untuk menghasilkan ouput yang lebih baik," tegas Hariyadi.
2. Ganjar-Mahfud janji bikin ekonomi mandiri dan masyarakat produktif

Menurutnya, paslon Ganjar-Mahfud akan mendorong masyarakat lebih produktif, karena tidak mungkin selalu bergantung pada APBN.
"Kita dari bansos (anggaran) sangat besar, subsidi (energi) sangat besar. Kita tidak mau bangsa kita akhirnya tergantung pada APBN, dan cakepnya paslon 3 ini kita bikin ekonomi mandiri, bukan makan siang dan minum susu," katanya.
3. Kinerja APBN hingga Oktober defisit Rp700 miliar

Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Oktober mulai mencatatkan defisit Rp700 miliar. Defisit ini merupakan yang pertama kalinya setelah 9 bulan mengalami surplus.
Adapun realisasi pendapatan negara yang terdiri dari pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah mencapai Rp2.240,1 triliun per Oktober 2023 atau mencapai 90,9 persen dari target. Pendapatan negara ini juga tumbuh 2,8 persen jika dibandingkan periode sama tahun lalu.
Sementara itu, belanja negara baru tercatat Rp2.240,8 triliun atau 73,2 persen dari pagu. Belanja negara ini mengalami kontraksi 4,7 persen jika dibandingkan periode sama tahun lalu.