Filipina Tagih Perjanjian ASEAN Berbagi Bahan Bakar Saat Krisis

ilustrasi ASEAN (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Presiden Ferdinand Marcos Jr. meminta agar APSA segera dijalankan untuk menghadapi krisis energi saat ini. Ia menyampaikan hal ini di forum internasional agar negara-negara tetangga memiliki komitmen yang sama dalam menjaga ketersediaan energi di Asia Tenggara.

Mekanisme APSA mengatur bahwa setiap negara anggota ASEAN perlu membantu pasokan minyak ke negara anggota lain yang sedang dalam kondisi darurat atau kekurangan pasokan. Bantuan ini direncanakan sebesar 10 persen dari total kebutuhan normal negara yang sedang kesulitan tersebut untuk jangka waktu tertentu.

Menurut Marcos Jr., kebijakan ini belum teruji efektivitasnya jika tidak dipraktikkan langsung di lapangan. Ia ingin semua proses perizinan dan pengiriman bahan bakar ini bisa berjalan lancar saat krisis benar-benar terjadi. Filipina secara resmi menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah atau ketua bersama dalam simulasi darurat APSA.

"Mekanisme ini sudah ada dan harus diuji sekarang saat krisis masih berlangsung agar kita bisa langsung belajar dari situ," kata Presiden Marcos Jr., dilansir Business Times.

Pemerintah Filipina menilai bahwa Mekanisme Tanggap Darurat Terkoordinasi (CERM) di bawah APSA adalah langkah yang paling tepat untuk menstabilkan pasar. Pengaktifan mekanisme ini diharapkan bisa melindungi negara-negara dengan ekonomi kecil yang sering terkena dampak fluktuasi harga minyak dunia.

"Jika mekanisme ini sudah diuji dan berjalan rutin, ini bisa menjadi pelindung bagi negara dengan ekonomi kecil saat terjadi gangguan seperti sekarang," ujar Marcos Jr.

Marcos Jr. menjelaskan bahwa gangguan pada jalur internasional akan sangat cepat terasa hingga ke pelabuhan-pelabuhan di Asia. Oleh karena itu, kesiapan bersama ASEAN menjadi cara untuk memitigasi dampak dari konflik di negara penghasil minyak. Para pemimpin juga diingatkan bahwa ketersediaan bahan bakar adalah urusan keamanan negara yang membutuhkan kerja sama nyata, bukan sekadar pembicaraan diplomasi.

Filipina mengusulkan agar aturan pembagian bahan bakar darurat ini diselaraskan dengan standar internasional agar kebijakannya tidak saling berbenturan. Aturan yang jelas akan memudahkan perusahaan energi milik negara dalam menjalankan perintah pembagian stok minyak.

Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. (x.com/@bongbongmarcos)

Selain meminta kerja sama di kawasan, Presiden Marcos Jr. juga mengumumkan langkah untuk memperkuat ketahanan energi internal Filipina dengan menambah cadangan minyak nasional. Ia menginstruksikan perusahaan bahan bakar di negaranya untuk memperbanyak cadangan darurat mereka guna menghadapi pasokan yang tidak pasti.

Aturan baru ini mewajibkan perusahaan untuk meningkatkan stok minyak bumi dari yang awalnya hanya 15 hari menjadi minimal 30 hari. Sementara untuk gas minyak cair (LPG), cadangan wajib ditambah dari 7 hari menjadi 21 hari untuk mengamankan kebutuhan rumah tangga dan industri kecil.

Langkah ini diambil karena pemerintah Filipina menyadari bahwa mengandalkan pasar global sepenuhnya saat terjadi perang di Timur Tengah sangat berisiko bagi stabilitas harga di dalam negeri. Dengan cadangan yang lebih besar, pemerintah berharap memiliki ruang untuk menstabilkan harga saat terjadi lonjakan.

Presiden Marcos Jr. juga mengusulkan agar ASEAN mendukung kajian penimbunan minyak bersama yang melibatkan lembaga penelitian di kawasan. Ia merujuk pada hasil kerja Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) sebagai landasan kebijakan tersebut.

"ERIA sudah menemukan model yang sesuai, seperti inisiatif nasional dan penimbunan bersama negara pengekspor minyak. Mari kita dukung secara politik agar rencana ini bisa segera dijalankan," kata Marcos Jr., dilansir Vietnam News.

Filipina juga sedang mempercepat pembangunan Cadangan Minyak Strategis (Strategic Petroleum Reserve/SPR) yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Cadangan ini disiapkan sebagai penyangga fisik saat pihak swasta tidak lagi mampu memenuhi permintaan energi nasional karena kendala logistik internasional.

Pemerintah Filipina kini sedang mencari sumber pemasok minyak alternatif yang lebih aman dan tidak melewati jalur rawan konflik seperti Selat Hormuz. Mereka juga berupaya meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati (biofuel) serta mempercepat adopsi kendaraan listrik untuk mengurangi pemakaian minyak mentah impor secara bertahap.

ilustrasi ASEAN (commons.wikimedia.org)

Tujuan jangka panjang Presiden Marcos Jr. dalam forum AZEC Plus adalah menciptakan kerangka kerja keamanan energi yang mampu melindungi seluruh negara Asia dari guncangan eksternal. Ia menekankan bahwa integrasi ekonomi yang erat menuntut adanya sistem perlindungan energi yang saling mendukung antarnegara.

Marcos Jr. menyoroti fakta bahwa gangguan di satu titik pelayaran akan berdampak sangat cepat ke seluruh kota besar di Asia. Ia menjelaskan bagaimana hambatan di perairan yang jauh bisa langsung mengganggu aktivitas ekonomi di negaranya.

"Gangguan di Selat Hormuz akan menyebar ke Singapura, Selat Malaka, lalu sampai ke Manila, Tokyo, Seoul, dan Jakarta hanya dalam hitungan hari," ungkap Marcos Jr.

Ia percaya bahwa kerentanan yang dihadapi bersama ini harus direspons secara kolektif. Tidak ada satu negara pun yang memiliki ketahanan cukup untuk menghadapi krisis energi berskala global sendirian.

"Karena kita memiliki risiko yang sama, kita juga harus merespons secara kolektif untuk menjaga keamanan energi di kawasan kita," tegas Marcos Jr.

Filipina mendorong adanya standardisasi protokol perizinan darurat terkait pembagian bahan bakar di antara negara AZEC. Tujuannya agar saat krisis terjadi, bantuan energi bisa dikirim tanpa terhambat oleh proses birokrasi di perbatasan. Standar ini penting agar koordinasi antara otoritas pelabuhan, perusahaan minyak, dan kementerian bisa berjalan secara otomatis.