Genjot Digitalisasi, Luhut Mau UMKM Desa Terhindar dari Tengkulak

18 Jun 2021, 12:58 WIB

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah sedang menggenjot digitalisasi. Dengan cara itu, harapannya UMKM, terutama pengusaha kecil desa terhindar dari tengkulak, sehingga bisa mengakses pasar nasional tanpa harus melewati perantara.

Untuk bisa mencapai itu, diperlukan partisipasi pemerintah daerah (pemda) untuk melatih UMKM di wilayahnya akan teknologi digital. Khusus untuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berpesan agar para pelaku UMKM bisa terus dilatih untuk menjual produknya secara online.

"Biarlah UMKM kita terdigitalisasi, sehingga mereka tidak dibatasi oleh tengkulak-tengkulak lagi untuk masuk ke tingkat nasional," kata Luhut dalam Acara Puncak Bangga Buatan Indonesia - Kilau Digital Permata Flobamora yang disiarkan langsung dari NTT, Jumat (18/6/2021).

1. Target 30 juta UMKM terdigitalisasi

Ilustrasi UMKM. (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

Pemerintah sendiri menargetkan 30 juta UMKM bisa terdigitalisasi pada tahun 2023. Saat ini, sudah 14 juta UMKM yang terdigitalisasi, dan masih ada setengah dari target yang belum tercapai.

"Target UMKM onboarding 30 juta unit di 2023. Sekarang kita sudah mencapai 13-14 juta, jadi masih ada setengah lagi untuk 3 tahun ke depan. Oleh karena itu semuanya, UMKM, Pemda, Pemerintah Pusat kita harus berkolaborasi untuk mendorong UMKM masuk 30 juta, dari 64 juta UMKM di Indonesia," jelas Luhut.

2. Cegah UMKM desa dibodohi orang kota

Ilustrasi aktivitas pelaku UMKM (IDN Times/Dhana Kencana)

Luhut menuturkan, UMKM perlu terus dilatih agar bisa go digital. Dengan go digital, maka para pelaku UMKM bisa memiliki tambahan pengetahuan dan wawasan, sehingga tak lagi tertipu.

"Ini Pak Gubernur Viktor (Gubernur NTT), dimanfaatkan dana desa untuk mendidik rakyat kita supaya rakyat kita tidak dibodoh-bodohi rakyat dari kota yang ingin mengambil keuntungan dari yang mereka punya. Biarlah mereka menikmati kemerdekaan di republik yang kita cintai ini," tegas Luhut.

3. UMKM juga harus bisa akses pembayaran digital

IDN Times/Anggun Puspitoningrum

Selain mendorong UMKM untuk bisa melayani penjualan online, pemerintah juga mendorong UMKM untuk bisa mengakses metode pembayaran digital. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, salah satu upaya mendorong akses UMKM ke pembayaran digital ialah dengan memperluas jangkauan Quick Response Indonesian Standard (QRIS).

"QRIS adalah satu-satunya alat pembayaran QR yang menjadi nasional. Itu kebanggaan kita semuanya. Mari kita gunakan QRIS sebagai bagian digitalisasi UMKM, dan digitalisasi sistem pembayaran. Lebih dari itu QRIS memudahkan kita, sehingga pembayaran produk-produk UMKM cepat, mudah, murah, dan aman serta andal," pungkas Perry.