Gonjang-Ganjing Pasar Modal RI, Investor Gak Percaya Pemerintah?

Trading halt merupakan penghentian sementara aktivitas perdagangan saham di pasar modal. Bagi investor pemula, situasi ini mungkin terdengar asing karena jarang terjadi dalam kondisi pasar yang stabil.

Trading halt merupakan penghentian sementara perdagangan saham yang terjadi ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun hingga ambang batas tertentu.

Kebijakan itu diterapkan untuk mengatasi kondisi darurat dan memastikan perdagangan efek berlangsung secara teratur, wajar, serta efisien. Lalu, berapa lama trading halt dapat berlangsung?

Mengacu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /SEOJK.04/2021, OJK menginstruksikan BEI untuk menghentikan sementara perdagangan saham (trading halt) jika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan signifikan.

Berdasarkan Surat OJK Nomor S-274/PM.21/2020 tertanggal 10 Maret 2020, BEI wajib menerapkan trading halt selama 30 menit apabila IHSG turun lima persen.

Jika penurunan terus berlanjut hingga lebih dari 10 persen, tindakan penghentian perdagangan tambahan akan diberlakukan. Apabila IHSG terus melemah hingga lebih dari 15 persen setelah trading halt dilakukan.

Kebijakan lebih lanjut mengikuti ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00366/BEI/05-2012 tentang Panduan Penanganan Keberlangsungan Perdagangan dalam Kondisi Darurat.

Mengutip OCBC, trading halt merupakan penghentian sementara perdagangan saham yang dapat terjadi karena berbagai alasan. Keputusan itu biasanya diumumkan oleh bursa efek guna mencegah potensi kerugian bagi investor.

Selama periode trading halt, bursa efek melarang transaksi atas saham tertentu, sehingga investor tidak dapat membeli atau menjual aset. Dalam kondisi tertentu, penghentian ini dapat mencakup seluruh perdagangan saham di pasar.

Perusahaan yang sahamnya terkena trading halt dapat memberikan informasi kepada bursa efek mengenai perubahan signifikan yang dapat mempengaruhi harga saham.

Setelah itu, bursa menghentikan perdagangan dan perusahaan mengumumkan informasi tersebut kepada publik guna menjaga transparansi dan mencegah praktik curang. Setelah periode trading halt berakhir, perdagangan saham akan kembali dilanjutkan seperti biasa.

Meski begitu, trading halt pada pertengahan Maret ini bukanlah yang pertama dilakukan oleh BEI. Jika mengacu pada Surat Keputusan Direksi BEI tertanggal 10 Maret 2020, maka BEI telah melakukan trading halt sebanyak lima kali, termasuk pada 18 Maret 2025.

Adapun empat trading halt sebelumnya terjadi selama pandemik COVID-19 yang menjadi pemicu utama gejolak ekonomi global.

Trading halt pertama pada masa pandemik COVID-19 terjadi pada 12 Maret 2020 pukul 15.33 JATS. Kemudian trading halt kedua terjadi pada 13 Maret 2020 pukul 9.15 JATS.

Lalu trading halt ketiga pada 17 Maret 2020 pukul 15.02 JATS dan trading halt keempat terjadi pada 19 Maret 2020 pada pukul 09.37 JATS.

Dengan begitu, trading halt yang dilakukan BEI pada 18 Maret 2025 menjadi pertama kali terjadi sejak pandemik COVID-19 lima tahun silam.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan ambruknya IHSG dan terjadinya trading halt sebagai imbas dari pelaku pasar yang menantikan kebijakan-kebijakan pro market dari pemerintah.

Menurut Nafan, sejauh ini sentimen negatif sangat kuat ada di pasar Indonesia. Ada beberapa hal yang menurut Nafan menjadi pemicu sentimen negatif tersebut dan berimbas pada kondisi pasar modal Indonesia saat ini.

"Misalnya kalau dari domestik, karena kita mengacu ke domestik terlebih dahulu. Misalnya begini, adanya tren pelemahan jumlah tingkat kelas menengah di Indonesia. Jadi yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah kelas atas. Jadi bukan kelas menengah. Memang saya akui trennya daripada kelas menengah itu mengalami penurunan dan itu memang sebenarnya sudah lama terjadi, apalagi pada waktu itu terjadi pandemi COVID-19, jadi seperti itu," tutur Nafan kepada IDN Times.

Nafan menambahkan, situasi tersebut pada akhirnya membuat kondisi makroekonomi domestik Indonesia jadi relatif kurang kondusif terlebih deflasi minus 0,99 persen untuk pertama kalinya sejak 25 tahun terjadi di RI.

"Di sisi lain, rupiah juga mengalami depresiasi. Rupiah kan sudah berada di kisaran 16.000-16.400, mengalami depresiasi. Antara memang sebenarnya, selain daripada data makroekonomi Indonesia yang menunjukkan underwhelming. Tapi, juga di sisi lain hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor Trumponomics. Kebijakan Trumponomics ini menyebabkan terjadinya inflow yang mengalir ke US domestic market," papar Nafan.

Sementara itu, Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nicodemus, menyatakan ada beberapa sentimen yang menjadi perhatian investor saham di Indonesia dan menjadi penyebab trading halt tersebut.

Pertama adalah tensi geopolitik yang meningkat karena Vladimir Putin mau perang lebih lama. Kemudian, pembalasan tarif yang lebih besar dari Uni Eropa. Ketiga adanya lekhawatiran akan resesi di Amerika Serikat (AS) yang terus mengalami kenaikkan.

"Penerimaan Indonesia yang mengalami penurunan hingga 30 persen yang mengakibatkan defisit APBN melebar sehingga membutuhkan penerbitan utang yang lebih besar dan tentu saja rupiah kian semakin melemah. Hal ini yang berpotensi untuk menyebabkan tingkat suku bunga Bank Indonesia juga akan lebih sulit untuk mengalami penurunan," ujar Maximilianus.

Lalu, adanya penurunan penerimaan pajak hingga 30.19 persen year on year (yoy) yang hanya Rp 269 triliun. Berikutnya ada fefisit APBN Rp31.2 triliun per Februari lalu dan turunnya belanja pemerintah sebesar tujuh persen yang menghasilkan kenaikan utang sebesar 44,77 persen per Januari 2025.

"Semua khawatir risiko fiskal kian mengalami peningkatan di Indonesia yang membuat banyak pelaku pasar dan investor pada akhirnya memutuskan untuk beralih kepada investasi lain yang jauh lebih aman dan memberikan kepastian imbal hasil. Sehingga saham menjadi tidak menarik, dan mungkin obligasi menjadi pilihan setelah saham," tutur Maximilianus.

Anjloknya IHSG hingga menimbulkan trading halt tidak hanya mengkhawatirkan bagi investor, melainkan juga anggota DPR RI. Hal itu terbukti lewat kunjungan beberapa anggota DPR seperti Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI dan Misbakhun sebagai Ketua Komisi XI DPR RI.

Para anggota DPR tersebut mendatangi BEI pada siang hari saat trading halt diberlakukan BEI. Kehadiran mereka pun didampingi oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi dan Direktur Utama BEI, Iman Rachman.

Dalam kunjungannya ke BEI, Dasco meminta pasar untuk tetap tenang menyikapi pergerakan pasar modal saat ini.

"Jadi, menyikapi pembekuan otomatis dari akibat koreksi dari Indeks Harga Saham Gabungan lima persen yang memang otomatis dan bukan baru kali ini saja terjadi, sudah pernah pada waktu COVID dan lain-lain, kami pada hari ini melakukan kunjungan (ke BEI) untuk support dan meyakinkan kepada pasar untuk tetap tenang," tutur Dasco.

DPR, lanjut Dasco, terus mendukung pemerintah untuk hadir dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mengembalikan pasar supaya stabil.

"Mudah-mudahan ini dapat membantu menenangkan pasar," ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, Dasco menegaskan Sri Mulyani Indrawati tidak akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). Hal itu jadi upaya untuk membuat pasar tenang sebab sentimen mundurnya Sri Mulyani.

“Kalau pertanyaannya mengenai Bu Sri Mulyani, saya pastikan bahwa Bu Sri Mulyani tidak akan mundur dan fiskal kita kuat," kata Dasco.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI, Miskbakhun yang ikut dalam kunjungan menyatakan, kedatangan DPR ke BEI ingin menunjukkan kepada investor dan pelaku pasar bahwa kondisi pasar Indonesia saat ini baik-baik saja.

"Kami ingin membangun kepercayaan kepada pasar, bisa memberikan dukungan penuh kepada Otoritas Jasa Keuangan, kepada Bursa Efek Indonesia, terhadap policy-policy yang mereka ambil terkait dengan situasi saat ini. Ini dalam rangka apa? Meyakinkan pasar bahwa mereka di-backup penuh oleh negara, dibackup penuh oleh pemerintah," tutur Misbakhun.

Pemerintah merespons cepat kondisi IHSG yang anjlok luar biasa kala itu. Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto,langsung menyambangi Istana Negara di Jakarta untuk melapor kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Ya, tentu perkembangan perekonomian akan dilaporkan ke Bapak Presiden," kata Airlangga.

Airlangga pun menyampaikan, pemerintah akan mengevaluasi aturan trading halt atau penghentian sementara aktivitas perdagangan saham di pasar modal. Saat ini, trading halt diberlakukan apabila IHSG turun di angka (lima persen.

"Kemudian tentu kita melihat juga karena regulasi halt yang 5 persen itu kan kemarin diberlakukan saat COVID, tentu ini perlu ada review juga mengenai regulasi tersebut," ujar dia.

Di sisi lain, Menkeu Sri Mulyani mendinginkan pasar dengan memastikan tidak mundur dari jabatannya di Kabinet Merah Putih saat ini. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan tetap menjalankan tugasnya sebagai Bendahara Negara.

“Saya tegaskan saya ada di sini, berdiri, dan tidak mundur," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta.

Dia memastikan, dirinya akan menjalankan tugasnya dengan profesional, salah satunya mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Saya tegaskan, saya mengelola APBN dan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara," tutur Sri Mulyani.

Dia juga memastikan pihaknya akan menjaga APBN sebagai instrumen keuangan untuk pembangunan negara.

“Kami ada di sini, kami bertanggung jawab, kami terus menjaga keuangan negara sebagai instrumen yang sungguh luar biasa penting bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo,” ujar Sri Mulyani.

Upaya lain yang dilakukan untuk menarik kembali kepercayaan investor dan menstabilkan pasar modal turut dilakukan OJK. Pada 19 Maret 2025, OJK resmi menerbitkan kebijakan pembelian kembali atau buyback saham tanpa mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kebijakan tersebut dikeluarkan bersamaan dengan volatilitas pasar yang terus terjadi saat ini.

OJK juga mengeluarkan kebijakan itu dengan pertimbangan, perdagangan saham di BEI sejak 19 September 2024 mengalami tekanan yang diindikasikan dari penurunan IHSG per 18 Maret 2025 sebesar 1.682 poin atau minus 21,28 persen dari Highest to Date.

"Berkenaan dengan kondisi tersebut di atas, maka OJK menetapkan status kondisi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g POJK Nomor 13 Tahun 2023 (POJK 13/2013) sebagai kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi dalam konferensi pers di Main Hall BEI, Jakarta.

Adapun kebijakan buyback saham tanpa RUPS ini sudah disampaikan kepada Direksi Perusahaan Terbuka melalui surat resmi OJK tertanggal 18 Maret 2025.

Inarno pun berharap, kebijakan buyback saham tanpa RUPS bisa memberikan dampak positif bagi pasar. Di antaranya meningkatkan kepercayaan pasar dan mengurangi tekanan yang ada di pasar saat ini.

Di sisi lain, kebijakan yang dirilis OJK ini juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan para pemangku kepentingan di pasar modal yang diselenggarakan 3 Maret lalu.

Sesuai pasal 7 POJK 13/2023, dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, Perusahaan Terbuka dapat melakukan pembelian kembali saham tanpa memperoleh persetujuan RUPS.

Pelaksanaan pembelian kembali saham karena kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan juga wajib memenuhi ketentuan POJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Sementara itu, penetapan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berlaku sampai dengan enam bulan setelah tanggal surat yang dikeluarkan oleh OJK.

"Opsi kebijakan buyback saham tanpa RUPS ini merupakan salah satu kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh OJK di sektor pasar modal dan pada praktiknya dapat memberikan fleksibilitas bagi emiten untuk menstabilkan harga saham dalam kondisi volatilitas tinggi dan meningkatkan kepercayaan investor," tutur Inarno.

Turunnya IHSG dan gonjang-ganjing pasar modal tidak merisaukan Presiden Prabowo Subianto. Alih-alih memberikan kebijakan khusus untuk membuat pasar modal kembali stabil dan menenangkan investor, Prabowo justru menegaskan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam menjaga stabilitas nasional.

Menurut Prabowo, fluktuasi harga saham merupakan hal yang lumrah. Selama kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi, Prabowo menilai situasi negara akan tetap aman.

"Pangan adalah yang paling utama. Harga saham boleh naik-turun, pangan aman, negara aman saudara-saudara," kata Prabowo sambil berkelakar dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta Pusat.

Dalam menanggapi kejatuhan harga saham, Prabowo menyampaikan pernyataan santai dengan menyinggung sejumlah pejabat di Kabinet Merah Putih yang memiliki saham.

Prabowo menyebut sejumlah tokoh seperti Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Sakti Wahyu Trenggono.

"Saya lihat yang stres harga saham turun hanya beberapa orang di antara kalian," ujarnya.

Prabowo membandingkan pejabat yang punya saham dengan yang tidak seperti Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko.

"Kalau Budiman enggak (punya saham), Budiman tenang saja karena nggak punya saham dia," ujar Prabowo sembari tertawa.

Respons Prabowo selaku orang nomor satu di RI tersebut lantas mendapatkan kritik tajam dari Ekonom Senior sekaligus Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini.

Dalam tulisannya, Didik menyebut pasar modal sebagai alarm atau wake up call terhadap politik dan kebijakan pemerintah. Menurut Didik, faktor politik jadi penyebab utama yang membuat saham terjungkal.

Pemerintah selaku pemimpin dan pengambil keputusan perlu mengingat, lebih dari dua per tiga masalah ekonomi adalah politik dan sebaliknya, masalah terbesar dari politik adalah ekonomi.

"Semua analis pasti setuju IHSG yang terjungkal ini tidak lain karena faktor politik di mana pasar tidak sreg dan menolak politik ekonomi dan kebijakan yang dilakukan selama ini. Penolakan itu terlihat dari modal yang hengkang dari Indonesia atau memilih instrumen lain lebih aman dari pengaruh politik," beber Didik.

Didik pun mengingatkan untuk tidak menganggap remeh politik TNI yang diolah dan dimasak oleh segelintir orang di dalam kekuasaan tidak ada hubungan dengan masalah ekonomi.

"Demokrasi yang dibangun kembali pada masa reformasi setelah jatuh selama 30 tahun dianggap bisa tergelincir dan menjadi trigger kejatuhan demokrasi ke dalam etatisme, militerisme, dwi fungsi dan hal-hal lain yang merusak masa depan demokrasi. Ekosistem demokrasi sudah rusak semasa Jokowi dengan harapan bernas lagi dengan kepemimpinan baru tidak bisa dilihat kembali masa depannya. Faktor ketidakstabilan ini menjadi trigger pasar menolak dan modal pergi ke tempat lain," tutur dia.