Google, Meta, dan TikTok Kompak Keberatan atas Revisi UU Hak Cipta RI

Google, Meta, dan TikTok menyampaikan keberatan terhadap rencana revisi Undang-Undang Hak Cipta dalam rapat dengar pendapat bersama anggota parlemen di Jakarta pada Rabu, 11 November 2026. Ketiganya menyoroti sejumlah ketentuan yang dinilai berpotensi memengaruhi aktivitas perusahaan teknologi, industri media, hingga perkembangan AI di Indonesia. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah rencana kewajiban platform digital memberikan kompensasi kepada penerbit berita ketika menampilkan konten mereka.

Rancangan aturan ini gak hanya mengatur kewajiban platform digital memberikan kompensasi kepada penerbit berita ketika menampilkan konten mereka, tapi juga mencakup ketentuan mengenai penggunaan kecerdasan buatan (AI). Jika rancangan tersebut disahkan, Indonesia berpotensi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memasukkan pengaturan AI secara langsung ke dalam undang-undang hak cipta.

Kebijakan ini muncul ketika berbagai negara masih berupaya mencari aturan yang tepat untuk melindungi karya manusia di tengah perkembangan teknologi AI. Persoalan seperti penggunaan karya berhak cipta untuk melatih model AI juga menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.

Salah satu keberatan yang disampaikan Google berkaitan dengan kewajiban pembayaran kompensasi kepada perusahaan media. Agung Pamungkas selaku Government Affairs and Public Policy Manager Google Indonesia menjelaskan bahwa kewajiban membayar kompensasi ketika platform menampilkan tautan berita berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap informasi. Menurutnya, keberadaan tautan berita selama ini membantu pengguna menemukan artikel yang dibutuhkan melalui layanan digital.

Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan perubahan cara masyarakat mengonsumsi berita di era internet. Saat ini, banyak orang menemukan informasi melalui mesin pencari sebelum akhirnya mengunjungi situs media yang menerbitkan artikel tersebut. Apabila setiap penayangan tautan harus disertai pembayaran, perusahaan teknologi perlu mempertimbangkan kembali mekanisme distribusi berita yang selama ini digunakan.

Google juga menilai pentingnya mempertahankan kemudahan masyarakat dalam menemukan dan membagikan informasi. Sebab, akses terhadap berita merupakan salah satu manfaat utama dari keberadaan internet. Karena itu, perusahaan tersebut meminta agar aturan yang disusun tidak justru menciptakan hambatan baru bagi masyarakat ketika mencari informasi.

Keberatan serupa disampaikan Meta melalui Berni Moestafa selaku Head of Public Policy Meta Indonesia. Ia menilai kewajiban kompensasi untuk penayangan tautan berita berpotensi menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan awal kebijakan. Menurut Berni, perusahaan media justru berisiko kehilangan trafik pembaca serta peluang mendapatkan pendapatan dari iklan dan langganan.

Meta juga menyoroti perbedaan antara mengarahkan pembaca menuju sebuah artikel dan menerbitkan ulang artikel tersebut secara keseluruhan. Ketika platform hanya menampilkan tautan yang mengarahkan pengguna ke situs media, tindakan tersebut dinilai berbeda dengan mengambil dan memublikasikan kembali konten milik penerbit. Perbedaan ini menjadi salah satu alasan Meta mempertanyakan kewajiban pembayaran atas penayangan tautan berita.

Persoalan trafik memang cukup penting bagi keberlangsungan bisnis perusahaan media digital. Semakin banyak pembaca yang mengunjungi situs berita, semakin besar pula peluang media mendapatkan pendapatan dari iklan maupun layanan berlangganan. Oleh karena itu, Meta menilai aturan kompensasi perlu mempertimbangkan mekanisme distribusi berita supaya gak merugikan perusahaan media yang justru ingin mendapatkan jangkauan pembaca lebih luas.

Berbeda dengan Google dan Meta yang lebih banyak menyoroti kewajiban kompensasi berita, TikTok memberikan perhatian khusus terhadap ketentuan penggunaan AI. Noudhy Valdryno selaku Head of Public Policy TikTok Indonesia meminta agar kewajiban pengungkapan penggunaan AI gak diberlakukan secara berlebihan. Menurutnya, perlu ada perbedaan antara konten yang sepenuhnya dibuat oleh AI dan konten manusia yang hanya memanfaatkan teknologi tersebut sebagai alat bantu.

Perbedaan ini cukup relevan dengan aktivitas kreator digital saat ini. Misalnya, seseorang menggunakan AI untuk membantu menerjemahkan tulisan, memperbaiki kualitas gambar, atau menyunting video tanpa menyerahkan seluruh proses pembuatan konten kepada teknologi tersebut. Dalam situasi seperti ini, penggunaan AI hanya berfungsi mendukung pekerjaan manusia sehingga TikTok menilai perlakuannya seharusnya berbeda dari konten yang sepenuhnya dihasilkan oleh kecerdasan buatan.

Permintaan tersebut memperlihatkan bahwa aturan AI juga berpotensi memengaruhi aktivitas kreator dan pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi digital. Banyak orang kini menggunakan AI untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat proses pembuatan konten. Jika kewajiban pengungkapan diterapkan tanpa membedakan fungsi AI, pengguna yang hanya memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu juga berpotensi menghadapi kewajiban tambahan.

Selain mempermasalahkan aturan pengungkapan penggunaan AI, TikTok turut meminta anggota parlemen mempertahankan perlindungan hukum yang dikenal sebagai safe harbour. Secara sederhana, perlindungan ini berkaitan dengan pembatasan tanggung jawab platform atas konten yang diunggah pengguna dalam kondisi tertentu. Noudhy menilai perusahaan teknologi tidak selalu memiliki kemampuan untuk memastikan siapa pemilik hak cipta suatu konten atau apakah pengguna sudah memiliki lisensi yang diperlukan.

Persoalan tersebut cukup rumit karena platform digital menampung konten dalam jumlah sangat besar setiap harinya. Foto, video, musik, hingga berbagai materi tulisan dapat diunggah oleh pengguna dengan latar belakang dan kepemilikan hak cipta yang berbeda-beda. Tanpa mekanisme perlindungan yang jelas, perusahaan teknologi berpotensi menghadapi kesulitan dalam menentukan tanggung jawab hukum atas setiap konten yang beredar di layanan mereka.

Keberatan ketiga perusahaan tersebut menunjukkan bahwa revisi UU Hak Cipta masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Pemerintah perlu mempertimbangkan kepentingan perusahaan media yang membutuhkan perlindungan atas karya jurnalistik, sekaligus perusahaan teknologi yang berperan dalam mendistribusikan informasi. Kepastian aturan juga penting agar perkembangan AI gak menghambat aktivitas kreator maupun inovasi di industri digital.

Keberatan Google, Meta, dan TikTok memperlihatkan bahwa revisi UU Hak Cipta memiliki dampak yang cukup luas terhadap ekosistem digital Indonesia. Di satu sisi, perusahaan media membutuhkan perlindungan dan skema kompensasi yang adil atas karya jurnalistik mereka. Namun di sisi lain, aturan tersebut juga perlu mempertimbangkan akses masyarakat terhadap informasi, aktivitas kreator, serta perkembangan teknologi AI. Keputusan yang nantinya diambil pemerintah akan ikut menentukan arah industri media dan ekosistem digital Indonesia pada masa mendatang.