Hutama Karya Disuntik PMN Rp18 T, buat Proyek Tol Waskita 67 Persen
Jakarta, IDN Times - Kementerian BUMN mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp18,6 triliun untuk PT Hutama Karya (Persero) atau HK.
Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, secara keseluruhan pihaknya mengajukan PMN sebesar Rp28,16 triliun untuk BUMN.
"Pembagiannya dari HK Rp18,6 triliun," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (14/9/2023).
1. Sebagian besar dialokasikan untuk penyelesaian proyek tol Waskita
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko menjelaskan, PMN yang diajukan untuk HK dibagi dua. Sebesar Rp12,5 triliun atau 67 persen dari total PMN dialokasikan untuk penyelesaian proyek jalan tol yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Langkah itu merupakan bagian dari perbaikan kinerja keuangan Waskita, dan juga masuknya Waskita sebagai bagian dari Hutama Karya.
"Untuk HK yang Rp18,6 triliun ini sebenarnya terpecah 2, ini ada porsi yang nantinya untuk membantu tol yang diselesaikan oleh waskita itu Rp12,5 triliun," ucap Tiko.
Sejauh ini, ada tiga proyek tol Waskita yang ditargetkan bisa diselesaikan dengan suntikan PMN, yakni Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), Tol Bocimi seksi III, dan Kapalbetung tahap II. Nantinya, Waskita juga akan melepas sahamnya (divestasi) di tiga proyek tol tersebut. Divestasi tiga tol tersebut harus dilakukan setelah pengerjaannya selesai.
2. Sebesar Rp6,1 triliun buat selesaikan proyek Jalan Tol Trans Sumatra
Adapun sisanya, yakni Rp6,1 triliun akan dialokasikan untuk penyelesaian sejumlah ruas di proyek Jalan Tol Trans Sumatra.
"Untuk HK yang murni itu Rp6,1, itu untuk penyelesaian beberapa ruas di Tol Trans Sumatra yang kita harapkan selesai di 2024," ujar Tiko.
3. Pemerintah ajukan PMN Rp6 triliun untuk WIKA
Selain itu, pemerintah juga mengajukan PMN sebesar Rp6 triliun untuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). Tiko mengatakan, pengajuan itu sudah dipangkas dari angka sebelumnya, yakni Rp10 triliun.
"Yang Wijaya Karya ini ada pengurangan dari usulan awal Rp10 triliun, tapi menurut kami Rp6 triliun cukup memadai, nanti mungkin 2025 akan kita tambahkan lagi yang Rp4 triliunnya lagi, untuk periode sekarang sudah memadai," tutur Tiko.
