IHSG Anjlok, Politikus PDIP Desak OJK-BEI Transparan soal Kepemilikan Saham
Dolfie mendesak OJK dan BEI membuka informasi kepemilikan saham serta memeriksa perdagangan saham yang terkoordinasi.
IHSG turun 630,78 poin atau 10,76 persen setelah MSCI mempertimbangkan perubahan status pasar modal Indonesia.
OJK dan BEI diminta menjelaskan reformasi pasar modal sebelum keputusan akhir MSCI pada Juni 2027.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, mendesak otoritas moneter, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) transparan mengenai kepemilikan saham yang terdaftar di bursa, menyusul situasi pasar modal yang babak belur pada perdagangan hari ini, Jumat (16/10/2026).
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rontok hingga 630,78 poin atau 10,76 persen ke level 5.233. IHSG melanjutkan pelemahan setelah sempat dihentikan perdagangannya (trading halt) selama 30 menit sejak awal perdagangan, karena pelemahan lebih dari 8 persen pada penutupan perdagangan sesi I BEI hari ini.
Adapun pelemahan IHSG hari ini terjadi usai MSCI Inc mengumumkan pertimbangan untuk menurunkan status pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Terkait hal ini, Dolfie juga mendorong otoritas moneter segera melakukan pemeriksaan yang kredibel atas perdagangan saham yang terkoordinasi, melaksanakan reformasi ketentuan free float yang efektif bukan sekedar pemenuhan angka administratif semata.
"OJK dan BEI harus memastikan transparansi kepemilikan saham, pemeriksaan yang kredibel atas perdagangan saham yang terkoordinasi, pelaksanaan reformasi ketentuan free float yang efektif bukan sekedar pemenuhan angka administratif," kata Dolfie saat dihubungi, Jumat.
Legislaror Fraksi PDIP itu menjelaskan, situasi pasar modal yang babak belur ini dipengaruhi oleh laporan MSCI yang dikeluarkan tanggal 15 Oktober 2026. MSCI sedang mempertimbangkan pasar saham Indonesia turun kasta menjadi Standalone Market.
Menurut Dolfie, laporan MSCI bukan mengenai situasi perekonomian Indonesia, melainkan menyangkut transparansi, integritas, keadilan, dan kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor asing.
Oleh karena itu, ia mendesak OJK dan BEI segera memberikan penjelasan secara terbuka mengapa berbagai reformasi yang telah diumumkan belum dinilai memadai oleh MSCI, serta apa kinerja nyata hasil perbaikan yang dapat ditunjukkan sebelum adanya keputusan akhir MSCI pada Juni 2027.
"Tujuan akhirnya bukan hanya sekedar memenuhi standar MSCI, tetapi membangun pasar modal Indonesia yang transparan, berintegritas, adil, dan mampu mendukung pembiayaan pembangunan ekonomi nasional," kata Politikus PDIP itu.
