IMF Revisi Pertumbuhan Ekonomi RI, Ini Kata Sri Mulyani
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merespons penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dilakukan oleh International Monetary Fund (IMF) beberapa waktu lalu.
IMF baru-baru ini merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini, yang tadinya 4,8 persen menjadi 4,3 persen. Menurut Sri Mulyani, revisi ke bawah yang dilakukan oleh IMF itu wajar dilakukan mengingat kondisi dunia yang masih mengalami pandemik COVID-19.
"IMF merevisi ke bawah buat kita itu prediksi subject to uncertainty, tentu pasti asumsinya bermacam-macam mulai dari vaksinasi dan third wave," kata Sri Mulyani dalam "Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional - Temu Stakeholders", di Bali, Jumat (9/4/2021).
1. Fokus untuk terus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi
Alih-alih memikirkan revisi ke bawah yang dilakukan oleh IMF, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (PEN) agar pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 bisa sesuai target.
"Dari sisi policy yang bisa kita kontrol, kita akan terus melakukan adjusment. Beberapa adjusment yang kita lakukan sudah cukup berhasil menahan kontraksi tidak terlalu dalam, kalau negara-negara lain bisa (negatif) delapan, sembilan persen, kita bisa di minus 2 persen," jelas dia.
2. Bank Indonesia tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai target
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan optimismenya terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini.
Perry bahkan mengakui optimismenya jauh lebih tinggi ketimbang IMF yang merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Tanah Air.
"BI memperkirakan tahun ini bisa tumbuh sampai 4,8 persen, lebih optimis dari IMF karena kita tahu sinergi kita kuat, bahwa ekspor kita bagus, dan bu menteri (keuangan) memberikan stimulus yang Insya Allah bisa dicapai," ungkap Perry.
3. 2021 masih menjadi tahun yang fokus pada kesehatan
Guna merealisasikan optimisme tersebut, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah tetap akan fokus menangani masalah kesehatan. Hal itu mengingat pandemik COVID-19 adalah krisis kesehatan yang mampu menyerang segala sektor kehidupan bangsa dan negara.
"Kebijakan pemerintah tahun 2021 tetap fokus pada kesehatan terutama vaksinasi dan 3T, yakni testing ,tracing, dan treatment," imbuh dia.
Selain itu, distribusi bantuan sosial kepada masyarakat juga tidak ketinggalan dan juga dukungan bagi dunia usaha, terutama usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM.
"Rp184,83 triliun insentif perpajakan kita pertahankan sampai pertengahan tahun ini sehingga kita harapkan sampai kuartal II nanti terjadi rebound dan program prioritas terutama dari pemerintah daerah bersama kementerian lembaga melakukan berbagai program padat karya," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
