Impor Energi dan Pertanian Jadi Jurus RI Tekan Defisit Dagang AS
- Pemerintah menambah alokasi impor energi dan agrikultur untuk menutup defisit dagang dengan Amerika Serikat.
- Indonesia akan merelokasi impor crude oil, gas, LPG, kapas, susu kedelai, dan gandum dari AS serta menawarkan potensi impor alutsista.
- Pembentukan Satgas deregulasi dilakukan untuk memenuhi keinginan AS dan memperbaiki iklim usaha di dalam negeri.
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan langkah pemerintah untuk menambah alokasi impor energi dan agrikultur bisa menutup defisit dagang antara Amerika Serikat-Indonesia.
Dua sektor ini menjadi tawaran utama Indonesia dalam negosiasi tarif dagang dengan pemerintah AS.
"Dari sektor energi dan agrikultur saja sudah cukup untuk menutup defisitnya. Sudah tertutupi 100 persen dari impor energi dan agrikultur dari AS senilai 19 miliar dolar AS itu,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Selasa (29/4/2025).
1. Relokasi impor LPG dari negara lain ke AS
Dari sektor energi, Indonesia berencana merelokasi impor crude oil, gas, dan LPG dari negara lain ke AS. Sementara dari sektor agrikultur, Indonesia akan meningkatkan impor kapas, susu kedelai, dan gandum dari AS.
Tak hanya itu, pemerintah juga menawarkan potensi impor alat utama sistem senjata (alutsista) sebagai bagian dari negosiasi dengan AS. Berbagai tawaran yang disampaikan Indonesia dalam negosiasi tersebut, menurut Susi, disambut positif oleh pemerintah AS.
“Mereka sangat positif karena kita datang dengan angka dan proposal yang paling konkret. Sangat-sangat positif, sangat bagus,” jelasnya.
2. Satgas deregulasi telah dibentuk
Lebih lanjut, pemerintah telah membentuk satuan tugas (Satgas) deregulasi. Selain memenuhi keinginan AS, hal itu juga dilakukan untuk memperbaiki iklim usaha di dalam negeri.
Pembentukan Satgas deregulasi akan melingkupi perbaikan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga pengaturan kuota impor.
"Nanti setiap paket kebijakan akan dirilis, ada kebijakan 1 mengenai apa, kebijakan 2 mengenai apa. Jadi tahapannya jelas, konkret, dan sampai jangka menengah panjang sudah ada rencana reform-nya. Segera mungkin (akan diumumkan)," pungkas Susiwijono
3. Pemerintah ingin kerja sama perdagangan yang adil
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan delegasi Indonesia telah melakukan pertemuan dan negosiasi dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam rangka kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.
"Tawaran Indonesia kepada Amerika Serikat mewujudkan kerja sama perdagangan yang adil, fair and square, sepenuhnya mengacu kepada kepentingan nasional dan dirancang untuk menjaga perimbangan setidaknya pada lima manfaat," kata Airlangga.
Menurut Airlangga, dalam proses perundingan dan negosiasi, Indonesia tetap berupaya mengedepankan kepentingan nasional seraya mendorong penguatan hubungan bilateral dengan AS.
Adapun fokus utama negosiasi Indonesia-AS saat ini adalah penguatan hubungan dagang dan investasi, bukan pada isu sektoral yang tidak menjadi prioritas strategis. Airlangga menyebut pemerintah mendorong pembahasan terkait pengembangan sektor industri nasional dengan mendorong inovasi teknologi, energi ramah lingkungan, penguatan SDM, dan akses pasar internasional
.“Terkait fundamental yang harus dibenahi, sektor pengembangan industri nasional ini tidak kita bahas dengan negosiasi di AS. Tapi secara nasional tentu kita harus tingkatkan daya saing, pengembangan tekno, energi ramah lingkungan, SDM, tentu juga terkait akses produk industri,” tuturnya.
