Indonesia Bisa Tiru Cara India Bangun Tol 90 Ribu Km Cuma 10 Tahun
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Direktur Indonesia Investment Authority (INA) Ridha Wirakusumah mengungkapkan keunggulan India dalam pembangunan jalan tol. Dia mengatakan India dalam waktu 10 tahun mampu membangun 90 ribu kilometer (km). Sementara Indonesia membangun 1.885 km jalan tol dalam waktu 8 tahun (2014-2022) atau sekitar 235 km per tahun.
"Jadi, pemerintah India melalui badan regulator jalan tolnya, yaitu National Highway Authority of India atau NHAI yang fungsinya setara BPJT atau Direktorat Jalan Bebas Hambatan, itu berhasil membangun 90 ribu kilometer dalam 10 tahun terakhir," kata Ridha dalam Creative Infrastructure Financing Day di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (13/12/2023).
1. Skema yang dilakukan India beri kepastian ke investor
Dia menerangkan, India mampu memacu pembangunan jalan tol menggunakan skema Hybrid Annuity Model (HAM). Itu merupakan model konsesi di mana pemerintah menyediakan sebagian pendanaan (40 persen) untuk biaya konstruksi. Kemudian, sisanya 60 persen dibiayai oleh badan usaha jalan tol (BUJT).
"Dari segi konstruksi, di skema HAM ini, 40 persen ditanggung oleh pemerintah. Tapi, cost overrun-nya (pembengkakan biaya) itu oleh BUJT. Dan tentunya pemerintah harus menentukan kualitas dan juga ketepatan waktu. Jadi setiap ada cost overrun itu tanggungannya BUJT. Tapi pemerintah ikut menanggung 40 persen," jelasnya.
BUJT kemudian bertanggung jawab mengoperasikan dan memelihara aset dan menerima pendapatan melalui anuitas yang dibayarkan oleh pemerintah selama periode konsesi.
"Dan tentunya pemerintah itu kalau misalnya di sini adalah BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol), itu dibantu dari APBN, dibantu juga dari create fund yang sifatnya tax, dan yang terakhir juga tentunya dari pendapatan tarif. Tapi itu merupakan kepastian untuk si investor untuk mendapatkan income," tuturnya.
2. Ada sejumlah daya tarik atas skema yang ditawarkan India
Ditambahkan Ridha, beberapa kunci kesuksesan model alternatif HAM di India adalah kepastian dan ketepatan waktu dalam pembayaran anuitas.
Kedua, jumlah anuitas yang dibayarkan memiliki mekanisme proteksi dari risiko inflasi biaya dan risiko kenaikan interest rate (suku bunga).
Kemudian, yang ketiga, proses kontrol yang diterapkan pemerintah terhadap standar bangunan saat fase konstruksi dan pelayanan saat fase operasi dilakukan secara jelas, adil, dan tepat waktu.
"Yang keempat, untuk BPJT-nya atau NHAI-nya di India, mereka mendapat support dari APBN-nya, dari specific cess fund-nya dan juga dari income toll road-nya. Jadi untuk BPJT-nya atau untuk NHAI-nya baik dan untuk si investornya juga ada kepastian," ujar dia.
3. INA harap pemerintah pertimbangkan skema seperti India
Untuk itu, pihaknya berharap skema yang diterapkan oleh Indonesia bisa menjadi salah satu model pertimbangan di Indonesia untuk meningkatkan daya tarik investasi jalan tol di dalam negeri.
Seperti halnya di India yang mana pembangunan jalan tol dimulai oleh kontraktor lokal. Tapi dalam waktu singkat dapat dioper ke investor swasta.
"Jadi, misalnya Waskita Karya, Hutama Karya, Wijaya Karya, itu sama seperti Indonesia, tapi dalam waktu 2 tahun mereka bisa langsung flip ke investor-investor dunia," tambahnya.
