Indonesia Masih Ada PR Regulasi untuk Jadi Anggota OECD, Ini Progresnya

09 Nov 2026, 18:00 WIB2 min read

Triyan Pangastuti

News

Channel

Add Us on Google

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (IDN Times/Triyan).

Intinya Sih

Pemerintah mempercepat penyelesaian tiga regulasi prioritas untuk aksesi OECD, dengan target rampung pada 2027 sebelum keanggotaan Indonesia difinalisasi pada 2028.
Indonesia telah memenuhi sekitar 80 persen kriteria OECD, namun masih perlu aturan khusus penyuapan pejabat asing melalui persiapan regulasi, termasuk revisi UU Tipikor.
Revisi UU Statistik dan UU Persaingan Usaha menjadi pekerjaan rumah; Kementerian Perdagangan juga mengkaji perlindungan konsumen sambil melanjutkan peninjauan regulasi lintas kementerian.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah mempercepat penyelesaian tiga regulasi yang menjadi pekerjaan rumah dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD). Ketiga regulasi tersebut ditargetkan rampung pada 2027, sebelum Indonesia resmi bergabung dengan OECD pada 2028.

Tiga regulasi yang menjadi prioritas pemerintah meliputi aturan mengenai penyuapan terhadap pejabat publik asing (foreign bribery), revisi Undang-Undang Statistik, serta revisi Undang-Undang Persaingan Usaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia saat ini telah memenuhi sekitar 80 persen kriteria keanggotaan OECD.

"Dari capaian tersebut, masih ada beberapa hal krusial yang memerlukan kelengkapan dari sisi peraturan perundang-undangan," ujar Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (9/11/2026).

1. Aturan khusus mengenai foreign bribery

ilustrasi ekspor-impor (Pexels.com/Wolfgang Weiser)

Airlangga menjelaskan, Indonesia hingga kini belum memiliki aturan khusus mengenai foreign bribery. Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan regulasi untuk mengatur praktik penyuapan terhadap pejabat publik asing, termasuk melalui revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kita belum punya. Ada konvensi mengenai foreign bribery terhadap perusahaan asing dan regulator asing. Itu yang sekarang sedang dipersiapkan," katanya.

2. Aturan persaingan usaha

Logo resmi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). (sumber: oecd.org)

Selain itu, pemerintah juga menilai aturan persaingan usaha perlu diperbarui agar sesuai dengan standar OECD. Pasalnya, regulasi yang berlaku saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menurut Airlangga, revisi beleid tersebut telah diusulkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan menjadi salah satu inisiatif DPR melalui Komisi VI. Pemerintah pun mendorong agar pembahasannya segera diselesaikan.

"Untuk persaingan usaha, kita masih punya aturan yang lama sekali, yakni tahun 1999. Ini sudah diajukan oleh KPPU dan Komisi VI DPR juga menjadi inisiatif DPR. Jadi, diminta untuk segera diselesaikan," jelasnya.

3. Peninjauan regulasi di masing-masing kementerian/lembaga

Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dyah Roro Esti Widya Putri. (Dok/Istimewa).

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti mengatakan, proses peninjauan regulasi untuk mendukung aksesi OECD saat ini masih berlangsung di masing-masing kementerian dan lembaga (K/L). Di Kementerian Perdagangan, salah satu aspek yang tengah dikaji adalah regulasi terkait perlindungan konsumen.

Roro optimistis proses aksesi Indonesia masih berjalan sesuai rencana. Pemerintah menargetkan seluruh tahapan keanggotaan OECD dapat difinalisasi pada 2028.

"Saya rasa semuanya masih sesuai jalur. Mudah-mudahan target aksesi bisa difinalisasi pada 2028 dan berjalan sesuai rencana. Sejauh ini, semuanya berjalan baik," kata Roro.