Inflasi Sumut Turun Jadi 2,71 Persen pada September 2026

10 Nov 2026, 10:03 WIB4 min read

Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution berhasil menekan inflasi tahunan di daerah itu dari 4,79 persen pada Juni menjadi 2,71 persen pada September 2026. (dok. Pemprov Sumut)

Jakarta, IDN Times – Inflasi tahunan di Sumatra Utara (Sumut) tercatat turun dari 4,79 persen pada Juni menjadi 2,71 persen pada September 2026. Penurunan ini terjadi di tengah upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mengendalikan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, inflasi year on year (YoY) di wilayah tersebut turun secara bertahap dalam tiga bulan. Setelah mencapai 4,79 persen pada Juni, angkanya menjadi 4,20 persen pada Juli, 3,23 persen pada Agustus, hingga 2,71 persen pada September 2026.

Angka inflasi September tersebut berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, yakni 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen. Berikut sejumlah langkah dan catatan terkait pengendalian inflasi di Sumut.

1. Pemprov Sumut jalankan 19 program pengendalian inflasi

ilustrasi pasar tradisional (pexels.com/Min An)

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Evan Butong Daulay, mengatakan penurunan inflasi didukung berbagai program pengendalian yang melibatkan lintas sektor. Upaya tersebut mencakup pemantauan rantai pasok dan harga, Gerakan Pasar Murah (GPM), operasi pasar, hingga penguatan produksi pangan.

Menurut Evan, terdapat 19 program dan kegiatan yang menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi. Beberapa di antaranya adalah GPM serentak, rapat koordinasi pengendalian inflasi, integrasi data stok dan pasokan, serta pengembangan kawasan peternakan unggas dan sapi potong.

Pemprov Sumut juga memantau harga dan ketersediaan beras di sejumlah daerah, termasuk Batubara dan Simalungun. Selain itu, ada pengawasan pasokan dan mutu beras, operasi pasar ayam, serta upaya mengendalikan harga cabai merah.

Program lainnya meliputi peningkatan produksi bawang merah dan bawang putih, pengembangan bibit unggul hortikultura, penguatan produksi perkebunan melalui digitalisasi, hingga intervensi stabilisasi harga di Kota Medan.

"Pemprov Sumatra Utara terus memperkuat berbagai upaya pengendalian inflasi melalui sinergi lintas sektor. Langkah yang dilakukan mulai dari monitoring rantai pasok dan harga, Gerakan Pasar Murah, operasi pasar, penguatan produksi pangan, hingga intervensi stabilisasi harga di kabupaten/kota," ujar Evan.

2. Strategi pengendalian inflasi dilakukan dari jangka pendek hingga panjang

Gubernur Sumut Bobby Nasution saat hadir di Pelantikan KONI Sumut (dok.istimewa)

Evan menegaskan, pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan intervensi pasar. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau.

Untuk itu, Pemprov Sumut menyusun rencana aksi pengendalian inflasi dalam tiga tahapan waktu. Dalam jangka pendek atau nol hingga tiga bulan, fokusnya adalah menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat.

Sementara itu, strategi jangka menengah selama satu hingga tiga tahun diarahkan untuk meredam gejolak harga pangan dan memperkuat daya beli konsumen. Upayanya mencakup penguatan produksi di sektor hulu, pembenahan logistik dan distribusi di sektor tengah, serta penguatan konsumsi dan stabilisasi harga di sektor hilir.

Adapun dalam jangka panjang selama tiga hingga lima tahun, Pemprov Sumut menargetkan kemandirian pangan dan energi melalui sinergi lintas sektor.

"Untuk jangka pendek, fokus kita memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga. Dalam jangka menengah, kita memperkuat produksi pangan dari hulu, logistik dan distribusi, hingga stabilisasi di tingkat konsumen. Sementara jangka panjang diarahkan pada kemandirian pangan dan energi lintas sektor," jelas Evan.

3. Penguatan daya beli masyarakat jadi perhatian menjelang Nataru

ilustrasi belanja di pasar (freepik.com/jcomp)

Pengamat Ekonomi Sumatra Utara dari Universitas Batuta, Muhammad Asyari, mengapresiasi penurunan inflasi tersebut. Menurutnya, perubahan dari 4,79 persen pada Juni menjadi 2,71 persen pada September 2026 merupakan sinyal positif dari upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pengendalian inflasi perlu diikuti dengan penguatan daya beli masyarakat. Sebab, angka inflasi yang terkendali belum tentu berarti masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah.

"Keberhasilan pengendalian inflasi harus diikuti dengan upaya memperkuat daya beli masyarakat. Jangan sampai angka inflasi terkendali, tetapi masyarakat masih merasakan beratnya memenuhi kebutuhan sehari-hari," kata Asyari.

Ia berharap Pemprov Sumut terus memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menjaga ketersediaan bahan pokok, mendorong produktivitas sektor pertanian, serta memperbaiki distribusi pangan, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Perhatian terhadap periode tersebut juga berkaitan dengan pola inflasi pada akhir tahun. Berdasarkan data BPS, inflasi pada Desember 2024 tercatat sebesar 0,98 persen, sedangkan pada Desember 2025 mencapai 1,66 persen.

Selain stabilitas harga, kondisi daya beli juga perlu diperhatikan. Data BPS menunjukkan konsumsi rumah tangga pada Triwulan III-2026 mengalami kontraksi 0,32 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun, secara tahunan, konsumsi rumah tangga masih tumbuh 5,04 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga pendapatan dan kualitas pekerjaan masyarakat. Dengan begitu, stabilitas harga dapat dirasakan melalui kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. (WEB)

Sponsored Content: This article is a paid collaboration. While this content is sponsored, all insights, reviews, and editorial standards remain entirely our own.