Inggris Investasi Rp22,58 T untuk Pangkas Angka Pengangguran Usia Muda

Sekretaris Negara untuk Pekerjaan dan Pensiun Inggris, Pat McFadden menjelaskan dalam pidatonya, pemerintah akan memberikan dana hibah sebesar 3 ribu poundsterling (Rp67,75 juta) kepada setiap perusahaan yang bersedia mempekerjakan pemuda berusia 18 hingga 24 tahun yang sudah menganggur selama lebih dari enam bulan.

Dana sebesar 1 miliar poundsterling (Rp22,58 triliun) ini secara khusus dialokasikan untuk menciptakan 200 ribu lowongan pekerjaan baru yang berkualitas tinggi, sehingga para pemuda tersebut tidak hanya mendapatkan gaji bulanan, tetapi juga memperoleh keterampilan baru yang sangat dibutuhkan oleh industri saat ini.

Program ini bertujuan untuk menurunkan angka pemuda yang tidak sekolah dan tidak bekerja, di mana pemerintah akan menanggung biaya upah kerja selama 25 jam per minggu bagi mereka yang baru masuk ke dunia profesional. Dengan adanya subsidi ini, pemilik usaha kecil dan menengah diharapkan tidak lagi merasa takut atau terbebani dengan biaya rekrutmen awal, karena negara hadir untuk membagi beban finansial tersebut demi masa depan generasi penerus bangsa.

"Langkah ini akan membuka peluang bagi kaum muda sekaligus menekan lonjakan angka pengangguran dan putus sekolah yang kami warisi dari pemerintahan sebelumnya,” ujar McFadden, dilansir The Star.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan satu generasi pun terbuang sia-sia tanpa pekerjaan, sehingga fleksibilitas dalam penggunaan dana hibah ini akan diberikan sepenuhnya kepada para pengusaha agar proses rekrutmen berjalan dengan sangat cepat dan efisien.

Pemerintah juga memulai perombakan besar-besaran pada sistem magang nasional dengan memperkenalkan tujuh bidang pelatihan baru yang sangat relevan dengan kebutuhan masa depan, seperti pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan instalasi energi ramah lingkungan. Untuk menyukseskan rencana ini, para pengusaha kecil akan diberikan bantuan tambahan sebesar 2 ribu poundsterling (Rp45,16 juta) jika mereka mau membina peserta magang muda, sehingga tercipta ekosistem pendidikan praktis yang langsung terhubung dengan dunia kerja nyata di lapangan.

Sistem pemungutan biaya pelatihan industri juga akan diubah menjadi lebih luwes, sehingga perusahaan bisa menggunakan dana tersebut untuk melatih staf mereka sendiri agar memiliki kemampuan di bidang ritel maupun perhotelan yang kini semakin modern. Transformasi ini sangat penting dilakukan untuk menutup celah kekurangan tenaga ahli di Inggris, sekaligus menjawab kritik dari berbagai pihak mengenai tingginya biaya asuransi nasional yang selama ini dianggap cukup memberatkan para pelaku bisnis di berbagai wilayah.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari kalangan profesional, termasuk juru masak terkenal Tom Kerridge yang melihat besarnya potensi pemuda jika diberikan kesempatan berlatih yang tepat di industri jasa. 

"Saya telah melatih banyak peserta magang dan merasakan besarnya manfaat program ini bagi awal karier mereka. Insentif baru ini akan memberikan dorongan besar bagi industri kami,” ujar Tom Kerridge, dilansir The Independent.

Meskipun program ini disambut baik oleh pelaku industri, pihak oposisi tetap mengingatkan pemerintah agar terus memantau efektivitas penggunaan dana tersebut agar benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan bantuan di daerah-daerah terpencil.

Menanggapi lonjakan harga energi yang dipicu oleh konflik di wilayah Timur Tengah, Perdana Menteri Keir Starmer telah menyiapkan paket bantuan darurat sebesar 50 juta poundsterling (Rp1,12 triliun) yang akan disalurkan langsung kepada lebih dari 1,5 juta rumah tangga di seluruh Inggris. Bantuan ini diprioritaskan bagi keluarga yang tinggal di area pedesaan yang masih menggunakan minyak sebagai bahan bakar pemanas utama, karena harga komoditas tersebut melonjak drastis akibat gangguan jalur pasokan internasional yang melewati Selat Hormuz.

Pemerintah juga mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh perusahaan penyedia energi agar tidak menaikkan harga secara sepihak atau mencari keuntungan yang tidak wajar di tengah kesulitan yang sedang dihadapi oleh masyarakat luas. Tim pengawas dari pemerintah akan melakukan pemantauan ketat setiap hari untuk memastikan setiap sen bantuan yang diberikan benar-benar sampai ke tangan warga, dan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi hukum yang sangat berat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perdana Menteri Keir Starmer menegaskan komitmen pemerintahannya untuk selalu berdiri di sisi rakyat kecil dalam menghadapi tantangan ekonomi apa pun. Ia juga menambahkan, kebijakan utama dari kabinet yang dipimpinnya adalah untuk memastikan kesejahteraan finansial setiap keluarga di Inggris tetap terjaga, sehingga tidak ada warga yang merasa ditinggalkan atau berjuang sendirian di tengah krisis energi global yang sedang terjadi saat ini.

"Momen seperti inilah yang menunjukkan jati diri sebuah pemerintahan, dan jawaban saya sangat jelas bahwa apa pun tantangan yang ada di depan, pemerintah akan selalu memberikan dukungan penuh kepada masyarakat pekerja,” katanya, dilansir ITV.