Jokowi Bangun Infrastruktur Rp392 Triliun di 2023, Ini Rinciannya

Pembangunan infrastruktur ini dilakukan oleh beberapa kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),  yaitu 489,09 km jalan baru dan 49 km jalan bebas hambatan. Selanjutnya 10.372 meter jembatan baru, 3.511 unit rumah susun baru, dan 3.361 unit rumah khusus baru.

Selanjutnya pembangunan sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 1.799 liter per detik, 23 unit bendungan, 13 di antaranya akan diselesaikan tahun depan, dan pembangunan baru sebanyak 7 unit bendungan.

"Kemudian ada pembangunan dan rehabilitasi masing-masing sebesar 6.900 dan 98.700 hektare jaringan irigasi," sebut Isa.

Kementerian lain yang mendapat anggaran infrastruktur adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan output yang diharapkan adalah 6.724 km jalur kereta, pembangunan 6 lokasi bandara baru, dan 8 pelabuhan penyeberangan baru.

Kementerian ESDM akan mendapatkan anggaran untuk mendistribusikan konverter kit BBM ke BBG kepada petani dan nelayan sebanyak 43.560 unit. Kemudian pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang tahap I dan disusul tahap II. Selanjutnya pembangunan PLTS rooftop 144 unit.

Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mendapat anggaran infrastruktur untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan digital, khususnya di wilayah 3T, meliputi pembangunan BTS lastmile baru di 332 lokasi, 9.755 titik akses internet baru, kapasitas satelit sebesar gbps, dan pembangunan data center nasional di 2 lokasi.

"Kementerian Pertanian kita harapkan dapat menghasilkan jaringan irigasi tersier untuk 3.213 hektare, embung pertanian 391 unit, dan optimalisasi lahan sebanyak 521 km per segi," tuturnya.

Kebijakan yang ditempuh untuk pembangunan infrastruktur di tahun depan, lanjut Isa adalah akselerasi pembangunan infrastruktur dasar untuk pemenuhan layanan dasar, pemerataan infrastruktur, dan akses TIK dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia.

"Kemudian ada pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, antara lain bidang energi, pangan, konektivitas, dan transportasi, penyelesaian proyek strategis nasional, dan pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan," urainya.

Selanjutnya kebijakan yang terpenting adalah terus meningkatkan sinergi dan integrasi pendanaan antara kementerian/lembaga, pemeritah pusat dan pemerintah daerah, serta juga keterlibatan swasta bekerja sama dengan pemerintah melalui skema KPBU.