Jokowi: Impor Elpiji Terus-terusan, Gak Mikir Negara Dirugikan?

Jokowi menyebut apabila ada lima investasi yang masuk ke Indonesia seperi proyek hilirisasi batu bara ini, maka akan ada 70 ribu lapangan pekerjaan yang tercipta. Oleh karena itu, ia meminta jajarannya agar terus mengawasi proyek investasi supaya tidak mundur.

“Inilah kenapa saya ikuti terus, saya kejar terus, tadi juga sebelum masuk ke sini saya kumpulkan semua yang berkaitan dengan ini untuk memastikan bahwa ini selesai sesuai yang disampaikan oleh air produk dan juga tadi Menteri Investasi, 30 bulan. Jangan ada mundur-mundur lagi, dan kita harapkan nanti setelah di sini selesai dimulai lagi di tempat lain,” ujar Jokowi.

“Karena ini hanya bisa menyuplai Sumsel dan sekitarnya. Kurang lebih 6 jutaan KK. Karena kita memiliki deposit batu bara yang jauh dari cukup kalau hanya untuk urusan DME ini,” tambahnya.

Terkait hilirisasi batu bara jadi DME ini, Jokowi mengaku sudah memerintahkan hilirisasi batu bara ini sejak enam tahun lalu, namun baru terealisasi saat ini.

“Saya sudah berkali-kali menyampaikan mengenai hilirisasi, industrialisasi, pentingnya mengurangi impor, ini sudah 6 tahun yang lalu saya perintah, tetapi alhamdulillah hari ini meskipun dalam jangka yang panjang belum bisa dimulai, alhamdulillah hari ini bisa kita mulai groundbreaking proyek hilirisasi batubara menjadi DME,” ucap Jokowi.

Jokowi kemudian meminta jajarannya untuk mengurangi impor. Ia menyebut impor LPG RI sangat besar yang mencapai Rp80 triliun. Itupun, lanjut Jokowi, pemerintah harus memberikan subsidi agar bisa dijangkau oleh masyarakat.

“Subsidinya antara Rp60-70 triliun. Pertanyaan saya apakah ini mau kita teruskan? Impor terus yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain padahal kita memiliki bahan bakunya, kita memiliki raw materialnya yaitu batu bara yang diubah menjadi DME hampir mirip dengan LPG tadi,” jelas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini melanjutkan, apabila semua LPG berhenti impor dan diganti dengan DME, maka subsidi Rp60-70 triliun dari APBN bisa dikurangi.

“Ini yang terus kita kejar. Selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena gak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita karena kita gak impor, tapi banyak memang ini perintah udah 6 tahun yang lalu saya sampaikan. Tapi memang kita ini sudah berpuluh-puluh tahun nyaman dengan impor,” tutur Jokowi.