Kebat-kebit Pengusaha saat Ketahanan Rupiah Diuji
Jakarta, IDN Times - Daya tahan rupiah terus diuji sejak pertengahan April hingga kini. Berbagai sentimen global membuat fluktuasi rupiah bak roller coaster. Rupiah mulai ambruk setelah serangan Iran ke Israel pada 14 April lalu.
Serangan balasan atas gempuran Israel ke kantor konsulat Iran di Suriah dua pekan sebelumnya itu menyulut tensi konflik Timur Tengah kian tinggi. Kondisi ini mendorong dolar AS kian perkasa terhadap mata uang lainnya, termasuk rupiah.
Sesekali mata uang Garuda mengalami penguatan meski tak terlalu signifikan. Namun, kemudian rupiah melemah hingga ke level melampaui Rp16.000 per dolar AS. Pada Jumat (14/6/2024), rupiah bahkan ditutup pada level Rp16.412 per dolar AS.
Bagi dunia usaha, volatilitas rupiah ini membebani karena akan mengerek biaya produksi. Apalagi, bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor seperti manufaktur. Dengan begitu, pengusaha industri akan merogoh kocek lebih dalam hanya untuk belanja bahan baku saja yang notabenenya dari impor sehingga pelaku usaha memerlukan rupiah stabil.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Shinta Kamdani mengatakan, level nilai tukar rupiah saat ini tidak kompetitif bagi pelaku usaha, karena idealnya rupiah itu berada bawah Rp14.000 per dolar AS.
"Pelemahan rupiah angat memberatkan pelaku usaha & akan menciptakan kenaikan biaya overhead produksi bila dibiarkan terlalu lama, khususnya kalau terjadi lebih dari sebulan," ujarnya.
1. Pelemahan rupiah mulai bebani dunia usaha
Apabila pengusaha menahan diri untuk menaikkan harga dengan cara memperkecil margin keuntungannya, dampak ke masyarakat akan relatif terbatas. Namun jika pelemahan terus berlanjut, mau tidak mau pengusaha akan menaikkan harga barang karena bahan baku yang diimpor juga sudah sangat tinggi.
Di sisi lain, melemahnya rupiah terhadap dolar AS bisa menyebabkan imported inflation, karena kenaikan harga energi, biaya bahan baku, dan logistik. Imported inflation merupakan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang impor. Inflasi ini dapat terjadi ketika negara pengimpor mengalami kenaikan biaya produksi barang yang mereka ekspor.
"Selain itu di sisi konsumen pasti akan ada inflasi karena tidak semua pelaku usaha bisa menahan kenaikan overhead cost yang disebabkan oleh penggelembungan beban impor input produksi. Kami perkirakan dalam 1-3 bulan ke depan akan menambah beban inflasi harga pasar jadi kondisi ini akan berdampak negatif secara luas," kata Shinta.
Bila pelemahan rupiah berlangsung terus menerus, menurut Shinta, ekspansi dunia usaha akan tertahan. "Terlebih di sektor riil untuk memututskan hari ini akan melakukan ekspansi usaha atau tidak akan memperhitungkan suku bunga yang berlaku saat ini, bukan tahun depan atau semester depan."
"Jadi semakin cepat suku bunga turun dan nilai tukar menguat, akan lebih baik bagi ekspansi kegiatan usaha," sambung Shinta.
2. Intervensi jadi langkah stabilkan rupiah
Bank Indonesia pun sebenarnya tidak tinggal diam untuk menstabilkan rupiah melalui triple intervensi mencakup intervensi di pasar spot, DNDF dan pembelian SBN di pasar sekunder. Selain untuk menjaga stabilitas rupiah, langkah ini juga digunakan untuk menjaga confidence market.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memastikan pelemahan rupiah yang tembus Rp16.300 per dolar AS masih dalam kondisi stabil. Bahkan menjadi salah satu yang terbaik di dunia.
"Rupiah kita sangat stabil, salah satu yang terbaik di dunia dan kita terus melakukan suatu langkah-langkah stabilisasi nilai tukar," kata Perry di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/6/2024).
Perry pun meminta publik membandingkan kondisi mata uang Indonesia dengan Korea Selatan, Filipina, Thailand, hingga Jepang. Sebab, depresiasi mata uang rupiah paling rendah dan stabil dibandingkan negara-negara tersebut.
Apabila mengacu data Bloomberg pada saat penutupan perdagangan Jumat (14/6/2024), tak hanya rupiah yang mengalami pelemahan terhadap dolar, karena di kawasan Asia mayoritas mata uang tak berdaya melawan kekuatan dolar dan menghadapi tekanan eksternal.
Rinciannya, ringgit Malaysia melemah 0,06 persen, yuan China melemah 0,04 persen, peso Filipina melemah 0,06 persen, Won Korea melemah 0,39 persen, dolar Taiwan melemah 0,08 persen, dolar Singapura melemah 0,18 persen, yen Jepang melemah 0,59 persen.
Sementara itu data BI juga menunjukkan bahwa aliran modal asing ke pasar keuangan Indonesia sejak Januari hingga 13 Juni 2024 tercatat masih jual neto sebesar Rp35,09 triliun di pasar SBN, jual neto Rp10,40 triliun di pasar saham dan beli neto Rp108,90 triliun di SRBI.
Meski demikian, BI pun menegaskan akan terus berada di pasar untuk menjaga ketahanan nilai tukar rupiah dari berbagai gejolak dan menjaga keseimbangan supply-demand valas terkendali.
3. Perlu strategi mitigasi pelemahan rupiah agar tak berdampak signifikan ke APBN
Bukan hanya BI yang punya peran penting dalam menghadapi pelemahan rupiah. Pemerintah juga didorong dapat menerapkan belanja negara yang memiliki prioritas penting dan lebih jeli melihat pos anggaran masa saja yang perlu dihemat.
"Tindakan internal kita saat ini harus berhemat. Jadi hindari pembelanjaan (belanja negara) yang tidak penting," kata anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea, Sabtu (16/6/2024).
Melemahnya nilai tukar rupiah memiliki kaitan erat dengan indikator makro lainnya, seperti Produk Domestik Bruto (PDB), harga minyak mentah dunia, investasi, serta inflasi. Bahkan, pelemahan nilai tukar rupiah juga bisa menyebabkan belanja subsidi dan pembayaran utang pemerintah Indonesia membengkak.
Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga acuannya pada April lalu sebesar 25 bps sehingga suku bunga acuannya kini berada di level 6,25 persen. Langkah bank sentral itu merupakan upaya jangka pendek dan menengah dalam menghadapi lonjakan dolar AS.
"Pemerintah perlu melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan daya beli masyarakat," ujarnya.
Senada dengan Marinus, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, pemerintah harus mempersiapkan APBN untuk menghadapi tekanan eksternal dan dampak pelemahan rupiah.
"Jika setiap rupiah melemah sebesar Rp500 dan harga minyak naik sebesar 10 dolar AS per barel, diproyeksikan anggaran subsidi atau kompensasi akan meningkat sebesar Rp 100 triliun,” jelas Said. Adapun APBN 2024 menetapkan nilai tukar rupiah sebesar Rp15 ribu per dolar AS dan harga minyak mentah di Indonesia Crude Price (ICP) atau minyak mentah Indonesia 82 dolar AS per barel.
Pemerintah pun harus memastikan ketersediaan dolar AS bagi para importir komoditas strategis seperti bahan pangan dan minyak bumi, setidaknya untuk enam bulan ke depan, guna memastikan efektivitas lindung nilai.
Tak hanya itu, pemerintah juga harus memastikan kemampuan untuk membayar Surat Berharga Negara (SBN) dan utang luar negeri yang denominasinya dalam dolar AS, mengingat tren depresiasi rupiah terhadap dolar AS yang telah diperkirakan dalam APBN 2024.
4. Pemanis bagi pengusaha yang tempatkan DHA SDA di dalam negeri
Dalam upaya sinergi dengan BI untuk menjaga rupiah, pemerintah dengan memberikan insentif Pajak Penghasilan (PPh) kepada eksportir yang menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di perbankan dalam negeri.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Atas Penghasilan Dari Penempatan DHE SDA pada Instrumen Moneter dan Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia. DHE SDA adalah devisa hasil kegiatan ekspor barang yang berasal dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan atau pengolahan sumber daya alam.
"Ketersediaan valuta asing di dalam negeri merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas moneter dan perekonomian nasional. Oleh karena itu, Pemerintah perlu terus melakukan upaya untuk menjaga ketersediaan valuta asing di dalam negeri, antara lain melalui kebijakan optimalisasi pemasukan dan penempatan DHE SDA valuta asing ke dalam sistem keuangan Indonesia," bunyi aturan tersebut.
Apabila pada pasal 4 ayat 1, insentif PPh yang bersifat final untuk eksportir dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh final dengan dasar pengenaan pajak.
Untuk DHE yang disimpan dalam bentuk valuta asing (valas) jangka waktu penempatan lebih dari 6 bulan akan memperoleh tarif PPh 0 persen dan untuk penempatan 6 bulan dikenakan tarif 2,5 persen.
Adapun untuk periode 3-6 bulan akan dikenakan tarif 7,5 persen dan penyimpanan 1-3 bulan dikenakan tarif 10 persen. Tidak hanya itu, aturan ini juga mengatur DHE yang disimpan dalam mata uang rupiah setelah dikonversi dari valas.
Untuk DHE yang disimpan dalam bentuk rupiah dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan dikenakan tarif PPh 0 persen. Adapun untuk penempatan 3-6 bulan akan dikenakan tarif 2,5 persen sementara penempatan 1-3 bulan dikenakan tarif 5 persen
