Kemendag Sebut TikTok Sedang Urus Izin Jualan Lagi di Indonesia

Dalam Permendag 31/2023, social commerce didefinisikan sebagai penyelenggara media sosial yang menyediakan fitur, menu, dan/atau fasilitas tertentu yang memungkinkan pedagang (merchant) dapat memasang penawaran barang maupun jasa.

Social commerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya dan hanya dapat melakukan penawaran atau promosi barang maupun jasa. Jika ingin tetap melayani transaksi, TikTok harus mengganti izin operasinya.

"Nah, kalau mereka sudah memenuhi, silakan saja selama dia menjalankan fungsinya dengan betul dan mematuhi peraturan sesuai dengan Permendag 31 Tahun 2023," kata Jerry.

Jerry menerangkan, jika seluruh perizinan yang sesuai peraturan pemerintah telah dipenuhi, TikTok dipersilakan berjualan lagi, tentunya di platform jual-beli online yang terpisah dengan TikTok sebagai media sosial (medsos).

"Kalau dia mau jualan dia harus punya e-commerce, kalau dia mau sosial media ya sosial media supaya menciptakan equal playing field buat semuanya dan tentunya ada keberpihakan kepada UMKM. Kenapa? Karena spirit dari semua ini adalah kita melindungi, memproteksi dan juga tentunya ada afirmasi keberpihakan yang konkret kepada para pelaku UMKM," ujar Jerry.

Jerry enggan berbicara mengenai kemungkinan TikTok menggandeng platform perdagangan elektronik (e-commerce) lain untuk bisa berjualan kembali. Hanya saja, jika itu dilakukan, pihaknya akan membahasnya lebih lanjut.

"Nah, untuk gabungan dengan platform itu nanti akan dibahas secara lebih teknis. Tetapi prinsip dasarnya adalah dia tidak melanggar peraturan yang menyatakan tidak boleh adanya penyatuan antara sosial media dengan e-commerce. Kan gak fair, itu alasannya kenapa kita atur, gak bisa sosial media dipakai buat jualan," tambahnya.