Pemerintah Didorong Manfaatkan Pengadaan Alat untuk Pacu Ekonomi Hijau
- Belanja pengadaan pemerintah pada 2025 mencapai sekitar Rp1.193,6 triliun menurut agregasi data LKPP.
- Keputusan pengadaan, pemilihan vendor, dan standar yang diterapkan dinilai dapat memengaruhi ekonomi, masyarakat, serta lingkungan.
- RMIT dan BINUS membahas AI, transparansi data, ekonomi sirkular, serta pengadaan berkelanjutan.
Jakarta, IDN Times - Besarnya belanja pemerintah dinilai dapat mendorong ekonomi yang lebih hijau dan inklusif melalui keputusan pengadaan (procurement) barang dan jasa.
Pada 2025, total Rencana Umum Pengadaan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mencapai sekitar Rp1.193,6 triliun berdasarkan agregasi data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dengan nilai tersebut, keputusan terkait barang dan jasa yang dibeli, vendor yang dipilih, serta standar yang diterapkan dapat berdampak pada perekonomian, masyarakat, dan lingkungan.
"Ketika belanja pengadaan pemerintah melibatkan lebih dari seribu triliun rupiah, fungsi procurement tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai urusan administratif di belakang layar," kata RMIT Director Indonesia Tantia Dian Permata Indah dalam keterangan tertulis, Kamis (13/8/2026).
1. Procurement tak sekadar urusan administrasi
ilustrasi pengadaan barang (pexels.com/Norma Mortenson) Aspek keberlanjutan dapat diterapkan sejak organisasi menentukan barang yang dibeli, memilih vendor, menetapkan standar, hingga mengukur kinerja vendor. Penggunaan data dan kecerdasan buatan (AI) juga dapat membantu prosesnya. Namun, itu tetap memerlukan pengawasan manusia dan akuntabilitas.
"RMIT membantu para pengambil keputusan di Indonesia memanfaatkan data dan AI secara bertanggung jawab, agar keputusan tersebut lebih transparan, tangguh, dan berkelanjutan," ujar dia.
Perubahan praktik procurement juga berkaitan dengan pelaku usaha dalam negeri. Indonesia memiliki lebih dari 64 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja.
Dengan demikian, perubahan dalam proses pengadaan dapat berdampak pada pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat.
2. Ekonomi sirkular bisa tambah PDB Rp638 triliun
Ilustrasi ekonomi hijau (unsplash) Pengadaan berkelanjutan juga berkaitan dengan pengembangan ekonomi sirkular di Indonesia. Model tersebut mendorong produk dan material digunakan lebih lama melalui penggunaan kembali, perbaikan, dan daur ulang.
Bappenas memprioritaskan penerapan ekonomi sirkular pada lima sektor, yaitu makanan dan minuman, tekstil, konstruksi, elektronik, serta perdagangan grosir dan eceran dengan fokus pada kemasan plastik.
Penerapan ekonomi sirkular pada sektor tersebut diperkirakan dapat menambah Rp593 triliun hingga Rp638 triliun terhadap PDB, menciptakan 4,4 juta lapangan kerja hijau, dan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 126 juta ton pada 2030.
Ketua BINUS Center of Excellence in Sustainability, Profesor Yanthi Rumbina Ianova Hutagaol, mengatakan pemahaman terhadap kondisi Indonesia diperlukan agar kerangka keberlanjutan dapat diterapkan dalam praktik.
“Dengan memadukan riset dan keahlian internasional RMIT dengan pemahaman BINUS terhadap regulasi, dunia usaha, dan ekosistem vendor di Indonesia, kolaborasi ini dapat membantu organisasi bergerak dari komitmen ESG menuju praktik procurement yang nyata dan terukur,” tuturnya.
Keduanya menggabungkan riset dan keahlian RMIT dengan pemahaman BINUS mengenai regulasi, dunia usaha, serta ekosistem vendor di Indonesia. Procurement kemudian ditempatkan sebagai salah satu instrumen untuk mendukung usaha dalam negeri dan penerapan ekonomi sirkular.
3. Pengadaan berkelanjutan mulai didorong
ilustrasi procurement specialist (pexels.com/SHVETS production) Pembahasan mengenai procurement berkelanjutan menjadi bagian dari kerja sama RMIT University di Australia dengan BINUS University melalui BINUS Center of Excellence in Sustainability.
Keduanya membahas pemanfaatan AI, transparansi data, dan strategi regeneratif dalam procurement. Pembahasan tersebut melibatkan pemimpin perusahaan, profesional procurement, dan pembuat kebijakan.
Salah satu instrumen yang dibahas adalah Sustainable Procurement Disclosure Index. Indeks yang dikembangkan peneliti supply chain RMIT tersebut digunakan untuk menilai transparansi serta dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari praktik procurement. AI juga dibahas untuk membantu mengevaluasi vendor dan mengenali potensi risiko dalam rantai pasok.
