Kemenkeu Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter untuk Dorong Laju Ekonomi

Ia mengatakan sinergi kebijakan akan terus dilakukan sesuai dengan mandat masing-masing lembaga. Pemerintah melalui APBN akan tetap diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi sekaligus melindungi masyarakat.

Dari sisi fiskal, Suahasil menyebut pemerintah akan terus menjalankan belanja negara dan operasi APBN yang berkaitan erat dengan kebijakan Bank Indonesia. Salah satunya terkait penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah pada perbankan, termasuk bank-bank Himbara.

Ia menambahkan, koordinasi dengan Bank Indonesia juga dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter sesuai dengan mandat masing-masing lembaga. Sinergi tersebut mencakup kebijakan moneter, makroprudensial, hingga sistem pembayaran.

"Dalam update APBN KiTa kemarin sudah dijelaskan kita melanjutkan dengan cara yang sangat terukur dan dalam koordinasi yang sangat erat dengan Bank Indonesia dan juga dengan Himbars yang ada di bawah Danantara. Kita juga melihat fenomena-fenomena yang ada di perekonomian kita termasuk fenomena mengenai pembentukan suku bunga," tegasnya.

Ia mengatakan Kementerian Keuangan turut mengarahkan sejumlah badan layanan umum (BLU) agar tidak hanya mengejar imbal hasil atau bunga yang tinggi dalam pengelolaan dananya. Menurutnya, pengelolaan dana BLU tetap harus mempertimbangkan kebutuhan pendapatan untuk mendukung kegiatan operasional, namun berada dalam koridor yang sesuai.

"Kita beri arahan untuk tidak hanya sekedar mengejar bunga yang tinggi-tinggi. Tentu harus diimbangi dengan kewajiban mereka menciptakan pendapatan untuk kegiatan operasionalnya," jelas Suahasil.

Di sisi lain, pemerintah memastikan strategi pembiayaan APBN tetap dijaga secara prudent. Suahasil mengatakan pemerintah terus mendiskusikan strategi penerbitan surat berharga negara (SBN) dan surat perbendaharaan negara (SPN) dengan Bank Indonesia.

Suahasil menegaskan stabilitas sistem keuangan tetap menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus menjaga stabilitas sistem keuangan.

"Stabilitas adalah fondasi kita melalui KSSK. Kita akan terus menjaga stabilitas sistem keuangan agar sektor keuangan kita mampu menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi kita," pungkasnya.

Pemerintah saat ini juga mulai mendesain strategi pembiayaan untuk APBN 2027. Dalam penyusunannya, pemerintah akan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan, kondisi pasar, biaya, risiko, serta kesinambungan fiskal. "Karena harus memperhatikan kebutuhan kas pemerintah, kondisi pasar, biaya, risiko, dan juga kesinambungan fiskal," ujar Suahasil.