Penyaluran minyak goreng akan berbarengan dengan bantuan beras 10 kg per bulan.
Minyak goreng bantu masyarakat miskin dan rentan, merupakan usulan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Rincian program akselerasi ekonomi 2025 mencakup delapan program untuk membantu berbagai sektor masyarakat.
Jakarta, IDN Times -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap menggelontorkan anggaran sebesar Rp500 miliar untuk memberikan bantuan minyak goreng sebanyak dua liter bagi setiap keluarga miskin dan rentan selama periode Oktober-November.
“Untuk bantuan minyak goreng, dari perhitungan kami sekitar Rp500 miliar. Itu lumayan oke,” tutur Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (18/9/2025).
Penyaluran minyak goreng akan dilakukan bersamaan dengan bantuan beras 10 kilogram (kg) per bulan. Dengan begitu, masyarakat akan menerima beras 10 kg dan minyak goreng dua liter per bulan.
Program ini merupakan bagian dari delapan program akselerasi tahun 2025. Penambahan minyak goreng sendiri merupakan usulan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR.
“Sudah kita hitung, tadi memang sudah komunikasi dengan Banggar, dan akan cukup manageable. Itu mendampingi bantuan beras. Bagus untuk daya beli masyarakat,” kata Febrio.
Sementara itu, Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, meminta pemerintah menambah jenis bantuan baru dalam program akselerasi ekonomi pada kuartal IV-2025.
“Khusus untuk yang 10 kg beras, tidak cukup hanya 10 kg beras. Mohon ditambah minyak goreng dua liter per bulan,” ucap Said. Menurutnya, minyak goreng merupakan ssmbako yang dibutukan utama masyarakat.
Awalnya, DPR berencana meminta tambahan lima liter minyak goreng. Namun, setelah mempertimbangkan ruang fiskal dan kesiapan anggaran pemerintah, usulan disesuaikan.
“Awalnya kami minta lima liter per bulan, tapi kalau diberikan lima liter per bulan maka akan lebih mahal dari beras,” ucap Said.
Berikut delapan program akselerasi 2025
Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi. Program ini diarahkan untuk lulusan maksimal 1 tahun/fresh graduate.
Perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang ditujukan untuk pekerja di sektor yang berkaitan dengan pariwisata.
Bantuan Pangan akan dilaksanakan pada periode Oktober–November 2025.
Bantuan Iuran JKK dan JKM untuk Bukan Penerima Upah (BPU). Program ini ditujukan bagi pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik, selama 6 bulan.
Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan yang akan diberikan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Program Padat Karya Tunai (Cash for Work). Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Percepatan Deregulasi PP 28 meliputi integrasi sistem kementerian/lembaga dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital ke OSS (Online Single Submission).
Program Perkotaan (Pilot Project di DKI Jakarta). Program ini diarahkan untuk berfokus pada peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan ruang kerja untuk sektor gig economy.