Kemenko Hilirisasi Ditantang Pangkas Bottleneck Investasi
- Pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi diharapkan mempercepat investasi, tetapi efektivitasnya bergantung pada kemampuan menyatukan kebijakan, perizinan, bahan baku, energi, infrastruktur, pembiayaan, dan akses pasar.
- Pakar Unhas menekankan hilirisasi memerlukan ekosistem menyeluruh, sementara kementerian teknis tetap menjalankan check and balance dan Kemenko mencegah kebijakan antarlembaga saling bertabrakan.
- Program PLTS 100 GWp dinilai perlu terintegrasi dengan kebutuhan kawasan industri, transmisi, penyimpanan energi, tata ruang, serta investasi agar mendukung daya saing dan industrialisasi hijau.
Take a Deeper Reads
Jakarta, IDN Times - Pembentukan Kementerian Koordinator (Kemenko) Hilirisasi dan Transisi Energi dinilai dapat menjadi momentum untuk mempercepat investasi hilirisasi sekaligus pengembangan energi bersih di Indonesia. Namun, efektivitas kementerian yang berada di bawah koordinasi Bahlil Lahadalia tersebut akan sangat bergantung pada kemampuannya mengurai berbagai hambatan investasi yang selama ini tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga.
Guru Besar sekaligus pakar energi Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Muhammad Bachtiar Nappu mengatakan, hilirisasi tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan smelter atau fasilitas pengolahan. Investasi membutuhkan ekosistem yang mencakup bahan baku, energi, infrastruktur, pembiayaan, teknologi, tenaga kerja, regulasi hingga akses pasar.
“Pada dasarnya, hilirisasi bukan hanya soal membangun smelter atau pabrik. Hilirisasi membutuhkan sebuah ekosistem,” kata Bachtiar dalam keterangannya, Rabu (10/7/2026).
1. Kementerian teknis tetap perlu menjalankan fungsi check and balance
ilustrasi investasi (unsplash.com/@towfiqu999999) Menurut dia, persoalan investasi kerap muncul karena setiap elemen tersebut berada di bawah kewenangan lembaga yang berbeda. Investor bisa saja telah mengantongi izin industri, tetapi belum memperoleh kepastian pasokan bahan baku.
Sebaliknya, bahan baku tersedia, tetapi harga energi belum kompetitif. Bahkan ketika pasokan listrik tersedia, jaringan transmisi belum tentu siap mendukung kebutuhan kawasan industri. Karena itu, Bachtiar menilai peran Kemenko bukan sekadar menambah forum koordinasi, melainkan memastikan berbagai kebijakan antarlembaga berjalan dalam satu arah.
“Kementerian teknis tetap perlu menjalankan fungsi check and balance, sementara Kemenko memastikan kebijakan antarlembaga tidak saling bertabrakan,” ujarnya.
2. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) bisa jadi bagian strategi industrialisasi nasional
ilustrasi PLTS (pexels/Pixabay) Bachtiar juga menilai program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) dapat ditempatkan sebagai bagian dari strategi industrialisasi nasional, bukan sekedar program penambahan kapasitas pembangkit.
Menurut dia, kawasan industri dapat dijadikan pusat permintaan atau load center energi bersih. Pemerintah dapat terlebih dahulu memetakan kebutuhan energi kawasan industri, kemudian membangun sistem energi yang paling kompetitif untuk memenuhi permintaan tersebut.
Pengembangan PLTS juga perlu diikuti penguatan jaringan transmisi, sistem penyimpanan energi, serta sumber pembangkit lain untuk menjaga keandalan pasokan.
“Energi terbarukan tidak hanya menjadi instrumen pengurangan emisi, tetapi juga menjadi faktor daya saing industri karena biaya energinya bisa lebih rendah,” kata Bachtiar.
3. Pembentukan kemenko hilirisasi dan transisi energi bisa perkuat koordinasi
ilustrasi hilirisasi (pexels.com/Gustavo Fring) Direktur INDEF Green Transition Initiative (GTI) Imaduddin Abdullah menilai pembentukan Kemenko dapat menjadi peluang untuk memperkuat koordinasi dalam agenda transisi energi, hilirisasi, dan industrialisasi hijau.
Menurut Imaduddin, kompleksitas regulasi dan persoalan teknis membuat proses perencanaan hingga implementasi membutuhkan orkestrasi lintas lembaga.
“Terbentuknya kementerian koordinator ini menjadi salah satu peluang untuk Indonesia semakin maju di bidang transisi energi dan hilirisasi,” kata Imaduddin.
Dia menyebut program PLTS 100 GWp menjadi salah satu agenda yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pelaksanaannya tidak hanya berkaitan dengan sektor energi, tetapi juga menyangkut kebijakan industri, tata ruang, infrastruktur hingga investasi.
Di sisi lain, pembentukan Kemenko juga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki strategi hilirisasi. Pasalnya, keberhasilan proyek hilirisasi bergantung pada kesinambungan sejumlah kebijakan, mulai dari perizinan, pasokan bahan baku, pembangunan fasilitas produksi, ketersediaan energi hingga akses pasar.
“Investasi sudah ditanamkan, tetapi kapasitas produksi, penerimaan negara, dan penciptaan lapangan kerja belum mencapai harapan,” ujar Imaduddin.
Menurut dia, ketika salah satu mata rantai tidak siap, manfaat ekonomi dari hilirisasi juga tidak akan optimal. Karena itu, peran Kemenko sebagai orkestrator kebijakan menjadi penting agar seluruh proses dapat berjalan lebih terintegrasi.
