Kemiskinan Struktural adalah Akar Ketimpangan yang Sulit Dihapus

Ketika arah kebijakan ekonomi lebih berfokus pada pertumbuhan angka produk domestik bruto ketimbang kesejahteraan rakyat, dampaknya langsung terasa pada ketimpangan sosial. Pertumbuhan ekonomi mungkin meningkat secara statistik, tetapi kelompok masyarakat berpendapatan rendah tidak ikut menikmati hasilnya.

Hal ini terjadi karena kebijakan fiskal dan investasi lebih banyak menguntungkan sektor besar yang memiliki modal kuat, bukan pada pembangunan ekonomi mikro yang memberdayakan rakyat kecil.

Ketimpangan kebijakan ini menyebabkan jurang sosial semakin lebar. Mereka yang sudah memiliki akses terhadap modal, lahan, dan teknologi semakin diuntungkan, sedangkan yang tidak punya aset terjebak dalam pekerjaan informal tanpa perlindungan sosial.

Dalam konteks inilah kemiskinan struktural menunjukkan dirinya sebagai akibat dari sistem ekonomi yang tidak inklusif. Ketika struktur kebijakan terus berpihak pada segelintir kalangan, kesempatan masyarakat miskin untuk naik kelas ekonomi menjadi nyaris mustahil.

Kemiskinan yang bersifat struktural erat kaitannya dengan distribusi aset yang timpang, terutama dalam bentuk kepemilikan lahan dan sumber daya produksi. Di banyak daerah, tanah produktif dikuasai segelintir pemodal besar sementara petani hanya menjadi penggarap tanpa kepastian.

Kondisi ini menciptakan ketergantungan ekonomi yang sulit diubah karena mereka tidak memiliki kontrol atas hasil kerja sendiri. Tanpa akses terhadap sumber daya produksi, sulit bagi masyarakat miskin untuk membangun kemandirian ekonomi.

Pemerataan aset bukan sekadar isu pertanahan, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan, modal usaha, dan teknologi. Ketika negara gagal memastikan distribusi yang adil, masyarakat miskin akan tetap berada di lapisan terbawah. Program seperti reforma agraria, pemberdayaan ekonomi desa, dan kredit mikro seharusnya dijalankan secara konsisten, bukan sekadar formalitas. Tanpa langkah konkret yang memperluas kepemilikan aset, upaya menghapus kemiskinan struktural akan terus berjalan di tempat.

Salah satu penghambat utama dalam menghapus kemiskinan struktural adalah korupsi yang merajalela di berbagai level pemerintahan. Ketika anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan justru dikorupsi, kelompok miskin menjadi pihak yang paling menderita. Korupsi menciptakan rantai ketidakadilan baru karena menggerus dana sosial yang seharusnya mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan.

Lebih jauh, praktik kolusi memperparah ketimpangan dengan memberikan kesempatan ekonomi hanya kepada mereka yang memiliki koneksi politik. Akibatnya, kesempatan bagi masyarakat miskin untuk berkembang tertutup rapat karena sistem sudah lebih dulu diatur untuk menguntungkan segelintir pihak.

Dalam jangka panjang, korupsi tidak hanya merusak moral publik, tetapi juga memperkokoh kemiskinan struktural sebagai konsekuensi dari sistem yang tidak transparan dan tidak akuntabel.

Kualitas sumber daya manusia menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan masyarakat menghadapi perubahan sosial dan ekonomi. Di banyak wilayah, rendahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas menyebabkan masyarakat sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Mereka yang tidak memiliki pendidikan memadai biasanya hanya mampu mengisi sektor pekerjaan informal dengan pendapatan tidak stabil.

Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya akses terhadap layanan publik yang layak. Ketika pendidikan mahal dan layanan kesehatan tidak terjangkau, investasi jangka panjang terhadap manusia menjadi gagal.

Masyarakat miskin tidak hanya kehilangan peluang untuk memperbaiki kehidupan, tetapi juga mewariskan ketidakberdayaan ekonomi kepada generasi berikutnya. Pembangunan manusia seharusnya menjadi prioritas utama untuk memutus rantai kemiskinan struktural yang menahun.

Aspek keadilan sosial sering kali terabaikan dalam pembahasan kemiskinan struktural. Padahal, keadilan bukan hanya soal hukum, tetapi juga mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak.

Banyak masyarakat miskin kesulitan memperjuangkan haknya karena sistem hukum dan birokrasi terlalu rumit untuk dijangkau. Ketika suara kelompok miskin tidak didengar dalam proses pengambilan keputusan publik, ketimpangan sosial makin menguat.

Akses keadilan juga menyangkut perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan pekerja informal. Mereka sering kali terpinggirkan dalam kebijakan pembangunan karena tidak dianggap sebagai bagian dari prioritas ekonomi nasional.

Untuk menghapus kemiskinan struktural, negara harus memastikan seluruh warga mendapatkan perlindungan hukum dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Keadilan sosial bukan hanya prinsip moral, tetapi fondasi utama bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kemiskinan struktural adalah cerminan dari ketimpangan sosial yang berakar dalam sistem ekonomi dan politik. Perubahan hanya dapat terjadi jika struktur yang timpang dirombak menuju sistem yang lebih adil dan inklusif bagi semua warga negara. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu percaya bahwa sistem saat ini benar-benar memberi kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk keluar dari kemiskinan?