Kerja Sama BUMN dengan Swasta Harus Win-Win untuk Hindari Korupsi

16 Sep 2021, 16:43 WIB

Menteri BUMN Erick Thohir dalam Webinar HUT ke-7 IDN Times "BUMN Dukung Daerah Bangkit dari COVID-19" pada Selasa (15/6/2021). (IDN Times/Besse Fadhilah)

Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mewanti-wanti seluruh jajarannya untuk tidak terlibat tindak pidana korupsi dari kerja sama yang dilakukan dengan pihak swasta dan pemerintah daerah (pemda).

Untuk itu, Erick meminta agar seluruh kerja sama antara perusahaan-perusahaan BUMN dengan swasta dan pemda harus saling menguntungkan.

"Kerja sama BUMN dengan swasta dan pemerintah daerah harus win-win, saling untung. Saya tidak mau ada oknum di BUMN yang mana selama ini sering terjadi tindak korupsi karena project based, bukan business process yang baik," ujar Erick, dalam peluncuran Warung Pangan, Kamis (16/9/2021).

1. Pihak swasta diminta Erick jangan curang

Menteri BUMN Erick Thohir (Dok. IDN Times)

Di sisi lain, Erick juga meminta agar pihak swasta yang bekerja sama dengan BUMN tidak bertindak curang.

Semua pihak harus bekerja sama dengan baik dan didasari oleh proses bisnis yang baik agar tindakan korupsi dan lainnya bisa dihindari.

"Swasta yang berpartner dengan BUMN jangan ngakalin, harus win-win apalagi sekarang di era yang sangat transparan, digitalisasi," kata Erick.

2. Erick serius dalam pemberantasan korupsi di BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir rapat perdana di Komisi VI DPR RI didampingi Wamen BUMN Kartiko Wirjoatdmodjo. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Ucapan tersebut merupakan bukti keseriusan Erick agar BUMN terbebas dari segala bentuk korupsi.

Sebelumnya, mantan Presiden Inter Milan tersebut menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) pemberantasan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut dilakukan Erick sebagai upayanya untuk mentransformasi BUMN agar terus transparan dalam segala tindak-tanduknya.

"Transformasi yang ada di Kementerian BUMN sejak awal memang salah satu isu terpenting, yaitu mengenai transparansi dan penanganan kasus-kasus korupsi," ujar Erick dalam Penandatanganan PKS Upaya Pemberantasan Korupsi bersama KPK secara virtual, Selasa (2/3/2021).

3. Banyak kasus hukum terjadi di tubuh BUMN

Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020) (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Erick mengakui bahwa BUMN bukanlah lembaga yang bebas dari kasus hukum. Pasalnya, saat pertama menjabat sebagai Menteri BUMN, Erick dikejutkan dengan banyaknya kasus hukum yang terjadi di BUMN.

"Saya di awal pada saat bekerja, ketika membuka data kasus hukum di Kementerian BUMN itu jumlahnya banyak, 159 waktu itu dan yang menjadi tersangka kurang lebih 53 orang," tutur dia.

Namun, Erick mengaku enggan menyalahkan siapa-siapa dan fokus untuk melakukan introspeksi terhadap institusi yang dipimpinnya tersebut.

"Dibanding menyalahi yang kena, saya yakin dengan memperbaiki sistem dan memilih pimpinan BUMN yang beritegritas tentu diharapkan bisa meminimalisasi kasus-kasus tersebut," ujarnya.