Komite Nasional Kereta Cepat Dibentuk, Rute ke Surabaya Dikaji

20 Jan 2026, 22:05 WIB

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat mengunjungi Kementerian Keuangan. (IDN Times/Triyan).

Intinya sih...

Pemerintah akan membentuk komite nasional kereta cepat untuk menangani persoalan proyek kereta cepat, termasuk rencana kelanjutan proyek strategis nasional (PSN) dari Jakarta–Bandung hingga Surabaya.
Komite ini akan difokuskan pada penanganan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, sekaligus rencana perpanjangannya hingga Surabaya, melibatkan banyak kementerian dan lembaga terkait.
Kementerian Keuangan akan dilibatkan secara aktif untuk memastikan kesiapan serta keberlanjutan pendanaan proyek kereta cepat ke depan, dengan pengalaman proyek Jakarta–Bandung sebagai bahan evaluasi utama dalam rencana pengemb

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah berencana membentuk komite nasional kereta cepat untuk menangani berbagai persoalan proyek kereta cepat, termasuk rencana kelanjutan proyek strategis nasional (PSN) dari Jakarta–Bandung hingga Surabaya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan komite nasional tersebut akan berperan penting dalam pengambilan langkah strategis dan taktis terkait pengembangan proyek kereta cepat nasional.

“Kami sedang menyusun semacam komite nasional kereta cepat. Ini penting agar dapat mengambil langkah-langkah strategis maupun taktis,” ujar AHY usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

1. Komite libatkan banyak kementerian dan lembaga

Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (WNA) pengguna Kereta Cepat Whoosh pada periode Januari hingga Oktober 2025. (Dok. PT KCIC)

AHY menjelaskan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan bertindak sebagai koordinator pembentukan komite nasional kereta cepat. Sejumlah kementerian dan lembaga terkait akan dilibatkan dalam struktur tersebut.

“Ada rencana pengembangan kereta cepat dari Jakarta hingga Surabaya. Karena itu, nanti akan dibentuk komite yang melibatkan banyak kementerian. Kemenko Infrastruktur akan menjadi koordinatornya,” kata AHY.

Pembentukan komite ini dinilai penting mengingat kompleksitas proyek kereta cepat yang melibatkan aspek teknis, pendanaan, hingga tata kelola lintas sektor.

2. Fokus tangani proyek Jakarta–Bandung dan perpanjangan ke Surabaya

Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (WNA) pengguna Kereta Cepat Whoosh pada periode Januari hingga Oktober 2025. (Dok. PT KCIC)

Komite nasional yang tengah disiapkan akan difokuskan pada penanganan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, sekaligus rencana perpanjangannya hingga Surabaya. Pemerintah ingin memastikan pengembangan proyek berjalan lebih matang dan terukur.

AHY menegaskan, Kementerian Keuangan akan dilibatkan secara aktif untuk memastikan kesiapan serta keberlanjutan pendanaan proyek kereta cepat ke depan.

“Kami akan mempelajari pengalaman proyek Jakarta–Bandung sebagai pelajaran penting, sekaligus melakukan pembandingan dengan negara-negara lain yang lebih maju dalam pengembangan kereta cepat,” beber AHY.

3. Pemerintah belajar dari pengalaman Whoosh Jakarta–Bandung

Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono usai memimpin rapat koordinasi (rakor) rencana restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. (IDN Times/Trio Hamdani)

AHY memastikan pemerintah akan menjadikan pengalaman proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh sebagai bahan evaluasi utama dalam rencana pengembangan jalur hingga Surabaya. Evaluasi dilakukan agar berbagai persoalan tidak kembali terulang.

Pembelajaran tersebut mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga aspek pembiayaan proyek.

“Jadi, kami akan mempelajari pengalaman Jakarta–Bandung. Jika ada hal-hal yang kurang tepat, tentu itu bisa menjadi pelajaran. Sekaligus, kami juga akan terus melakukan pembandingan dengan negara-negara maju atau negara lain yang lebih dulu mengembangkan jalur konektivitas kereta cepat,” ucap AHY.

Sebagai informasi, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah telah membentuk Komite Kereta Cepat melalui Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021. Saat itu, komite dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.