Jakarta, IDN Times - Pengadaan barang pemerintah melalui e-Katalog dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) menghasilkan efisiensi anggaran belanja pemerintah, termasuk pemerintah daerah (Pemda).
Kepala LKPP, Hendrar Prihadi (Hendi) mengatakan, efisiensi anggaran belanja pemerintah bisa dilakukan dengan konsolidasi pengadaan. Seperti yang sudah dilakukan di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk pengadaan pakaian dinas dan seragam sekolah.
Konsolidasi pengadaan merupakan inovasi dari LKPP untuk efisiensi anggaran pemerintah. Konsolidasi itu bisa menekan harga jual barang/jasa oleh penyedia melalui pemaksimalan potensi pengadaan lintas instansi, sehingga pemerintah bisa bertransaksi dengan harga yang lebih efisien.
Khusus untuk provinsi Jawa Tengah, konsolidasi pengadaan dilakukan untuk bahan pakaian dinas (khaki) serta seragam sekolah untuk SDLB, SMPLB, SMALB, SMA, dan SMK. Sebab, potensi belanja pemerintah untuk produk tersebut di provinsi Jawa Tengah dinilai cukup besar.
Dengan konsolidasi itu, Pemprov Jateng bisa menghemat biaya hingga Rp74 miliar, biaya tersebut menjadi Rp106,3 miliar, atau efisiensi sebesar 59 persen dari total nilai awal pengadaan Rp180,3 miliar.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan konsolidasi itu bisa meningkatkan kinerja anggaran Pemprov Jateng.
"Dan tadi seperti yang kita lihat, perbandingan harga setelah dilakukan konsolidasi sangat jauh, sehingga tugas kami berikutnya adalah mendorong seluruh kabupaten kota untuk menjalankan konsolidasi tadi," kata Ganjar dikutip dari keterangan resmi LKPP, Jumat (25/8/2023).
Dalam kesempatan yang sama, Hendi mengatakan, konsolidasi pengadaan ini perlu dipahami seluruh pelaku pengadaan demi efisiensi belanja negara.
"Karena dengan masifnya penggunaan e-katalog masih banyak yang belum paham kalau klik katalog harganya harus efisien, sehingga harus dibanding - bandingkan (harganya). Maka supaya lebih cepat, kita dorong melalui konsolidasi pengadaan," ucap Hendi.
Dia mengatakan, konsolidasi pengadaan bisa dilakukan oleh LKPP, kementerian/lembaga, atau pemda.
Selanjutnya, LKPP akan memperluas konsolidasi pengadaan pada lisensi Office Workspace, akomodasi hotel, logistik Pemilu, asphalt button, BBM, dan pelumas kebutuhan TNI.