Luhut: Rekomendasi Dewan Ekonomi ke Presiden Bebas Konflik Kepentingan
- Dewan Ekonomi Nasional memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo berdasarkan kajian mendalam dari pakar ekonomi
- Fokus utama pemerintahan Prabowo adalah mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, dengan transparansi dan digitalisasi sebagai kunci birokrasi yang efisien
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto membentuk Dewan Ekonomi Nasional yang bertugas sebagai pemberi rekomendasi kepada presiden berdasarkan kajian mendalam dari bermacam-macam pakar di dalamnya.
Dia pun memastikan rekomendasi yang diberikan Dewan Ekonomi nasional kepada Presiden Prabowo Subianto akan bebas dari konflik kepentingan.
"Saya akan pastikan, rekomendasi ini bebas dari segala macam konflik kepentingan," kata dia, dikutip dari akunnya di Instagram, Jumat (15/11/2024).
1. Bantu pencapaian target ekonomi 8 persen
Luhut mengatakan, salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo selama lima tahun ke depan adalah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Dia melihat misi ini bukan hanya sekadar mencapai angka semata, tetapi juga untuk memastikan perekonomian Indonesia tumbuh kokoh dan berkelanjutan.
"Untuk itulah beliau (Presiden Prabowo) membentuk Dewan Ekonomi Nasional," ujarnya.
2. Transparansi kunci birokrasi yang efisien
Sementara itu, Luhut meyakini transparansi adalah kunci untuk birokrasi yang efisien. Karena itu, digitalisasi mutlak diperlukan.
"Mengurangi transaksi secara langsung, mereka akan berhadapan dengan sistem yang tidak bisa disuap," ucapnya.
Hilirisasi, dia menambahkan, juga menjadi program prioritas untuk meningkatkan nilai tambah ekspor, dari bahan mentah menjadi produk jadi yang berdaya saing tinggi.
"Saya juga menyadari bahwa dalam upaya mempererat hubungan baik dengan seluruh negara sahabat dan mitra Indonesia, kami berkomitmen untuk menawarkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan tetap menjaga netralitas," tuturnya.
3. Efiisiensi bisa hemat anggaran hingga 40 persen
Luhut memperkirakan Indonesia bisa menghemat anggaran negara hingga 40 persen dengan menerapkan efisinesi. Adapun efisiensi yang bisa dilakukan dengan cara meningkatkan digitalisasi, mengurangi transaksi langsung, dan memperkuat pengawasan melalui audit berkala.
"Jika langkah-langkah ini saja berhasil diterapkan, kita bisa menghemat 30 hingga 40 persen dari anggaran negara," ucapnya.
Menurutnya, salah satu negara yang sukses melakukan efisiensi adalah Singapura. Meski negeri berjuluk Singa itu hanya memiliki populasi 6 juta penduduk, namun menjadi contoh nyata dalam kualitas sumber daya manusia dan efisiensi.
Kendati demikian, dia mengakui, perjalanan untuk mencapai efisiensi tidak mudah. Apalagi di tengah tantangan global yang semakin kompleks, namun dia yakin, dengan disiplin fiskal, pengelolaan anggaran yang tepat, dan kebijakan yang berorientasi pada kemudahan berinvestasi, Indonesia bisa mencapai target yang telah ditetapkan.
"Melalui disiplin, transparansi, dan progres yang terus berkelanjutan, mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam lima tahun ke depan bukanlah hal yang mustahil. Kami percaya bahwa kerja keras ini akan membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi yang diperhitungkan di kancah internasional," tutur Luhut.
