Luhut Sebut Digitalisasi Bansos Bisa Hemat Anggaran Rp17 Triliun
Intinya sih...
- PKH menjadi proyek awal transformasi digital sistem perlindungan sosial
- Digitalisasi program PKH diproyeksikan menghemat anggaran negara hingga Rp17 triliun per tahun
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan Program Keluarga Harapan (PKH) akan menjadi proyek awal dalam transformasi digital sistem perlindungan sosial (perlinsos).
Dia mengungkapkan, digitalisasi program tersebut diproyeksikan dapat menghemat anggaran negara. Selain itu, inisiatif tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kehadiran negara bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
"Digitalisasi sistem ini diproyeksikan bisa menghemat anggaran negara hingga Rp17 triliun per tahun," kata Luhut melalui akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, Senin (5/5/2025).
1. Pemerintah percepat digitalisasi perlindungan sosial
Luhut baru saja memimpin rapat koordinasi bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini. Rapat tersebut membahas kemajuan inisiatif pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI), dengan fokus awal pada digitalisasi program perlindungan sosial.
Luhut menyatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari percepatan program GovTech Indonesia, sesuai dengan amanat Presiden Prabowo Subianto, yang ditargetkan selesai sebelum 17 Agustus 2025.
"Karena itulah, sistem bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyimpangan harus segera diwujudkan," paparnya.
2. Luhut tekankan pengawasan ketat dan keterpaduan data
Luhut menyampaikan saat ini terdapat empat kelompok kerja yang aktif dalam proses digitalisasi perlindungan sosial. Kelompok tersebut bertugas menangani pemutakhiran data penerima, penyusunan kebijakan, serta perlindungan data pribadi.
Dia menegaskan, interoperabilitas antara berbagai jenis data, termasuk Data Terpadu Sistem Elektronik Nasional (DTSEN), harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan kualitas dan keamanan.
"Sistem ini harus kredibel, bisa diaudit publik, dan dijaga ketat. Itulah sebabnya kami akan melibatkan BPKP sejak awal untuk mengawal setiap proses," ujarnya.
3. Membangun kepercayaan publik lewat digitalisasi
Luhut menyampaikan, seluruh pihak sepakat GovTech Indonesia bukan semata tentang teknologi, melainkan juga upaya membangun kepercayaan publik melalui layanan yang lebih baik.
Dia menjelaskan, pengembangan infrastruktur digital publik ditujukan agar lebih efisien dan inklusif, serta mampu menjadi fondasi tata kelola bantuan sosial yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.
"Dan yang paling penting bisa menjadi contoh bagaimana digitalisasi dijalankan secara terintegrasi dari hulu ke hilir," ujarhnya.