Luhut Sebut Digitalisasi Bansos Bisa Hemat Anggaran Rp17 Triliun

05 Mei 2025, 15:06 WIB

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Presiden RI Prabowo Subianto meminta Kemenko Perekonomian dan DEN merampungkan deregulasi hal-hal yang menghambat bisnis termasuk di sektor industri untuk masuk ke Indonesia. (Dok. Tim Komunikasi Prabowo)

Intinya sih...

PKH menjadi proyek awal transformasi digital sistem perlindungan sosial
Digitalisasi program PKH diproyeksikan menghemat anggaran negara hingga Rp17 triliun per tahun

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan Program Keluarga Harapan (PKH) akan menjadi proyek awal dalam transformasi digital sistem perlindungan sosial (perlinsos).

Dia mengungkapkan, digitalisasi program tersebut diproyeksikan dapat menghemat anggaran negara. Selain itu, inisiatif tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kehadiran negara bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

"Digitalisasi sistem ini diproyeksikan bisa menghemat anggaran negara hingga Rp17 triliun per tahun," kata Luhut melalui akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, Senin (5/5/2025).

1. Pemerintah percepat digitalisasi perlindungan sosial

Suasana sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1/2025). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Luhut baru saja memimpin rapat koordinasi bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini. Rapat tersebut membahas kemajuan inisiatif pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI), dengan fokus awal pada digitalisasi program perlindungan sosial.

Luhut menyatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari percepatan program GovTech Indonesia, sesuai dengan amanat Presiden Prabowo Subianto, yang ditargetkan selesai sebelum 17 Agustus 2025.

"Karena itulah, sistem bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyimpangan harus segera diwujudkan," paparnya.

2. Luhut tekankan pengawasan ketat dan keterpaduan data

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan di acara Semangat Awal Tahun 2025 by IDN Times, Rabu (15/1/2025). (IDN Times/Deti Mega Purnamasari)

Luhut menyampaikan saat ini terdapat empat kelompok kerja yang aktif dalam proses digitalisasi perlindungan sosial. Kelompok tersebut bertugas menangani pemutakhiran data penerima, penyusunan kebijakan, serta perlindungan data pribadi.

Dia menegaskan, interoperabilitas antara berbagai jenis data, termasuk Data Terpadu Sistem Elektronik Nasional (DTSEN), harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan kualitas dan keamanan.

"Sistem ini harus kredibel, bisa diaudit publik, dan dijaga ketat. Itulah sebabnya kami akan melibatkan BPKP sejak awal untuk mengawal setiap proses," ujarnya.

3. Membangun kepercayaan publik lewat digitalisasi

ilustrasi Teknologi AI (unsplash.com/Igor Omilaev)

Luhut menyampaikan, seluruh pihak sepakat GovTech Indonesia bukan semata tentang teknologi, melainkan juga upaya membangun kepercayaan publik melalui layanan yang lebih baik.

Dia menjelaskan, pengembangan infrastruktur digital publik ditujukan agar lebih efisien dan inklusif, serta mampu menjadi fondasi tata kelola bantuan sosial yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.

"Dan yang paling penting bisa menjadi contoh bagaimana digitalisasi dijalankan secara terintegrasi dari hulu ke hilir," ujarhnya.