Mengejar Target PLTS 100 GW

Prabowo meminta jajaran terkait memastikan target tersebut dapat dicapai. Permintaan itu disampaikan saat peluncuran program di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, CEO Danantara Rosan Roeslani, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri diminta mengawal pelaksanaannya.

"Kita buktikan lagi ya. Nanti tiga tahun lagi kita kumpul lagi. Kita sekarang selalu bicara dengan bukti," kata Prabowo dalam Peluncuran Program PLTS 100 Gigawatt peak (GWp) yang diselenggarakan di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

Prabowo mengaitkan pengembangan energi surya dengan upaya memperkuat kemandirian energi nasional. Selain PLTS, pemerintah tengah mengembangkan panas bumi, meningkatkan produksi minyak, serta memanfaatkan temuan ladang gas.

Penguatan berbagai sumber energi tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan LPG. Menteri ESDM juga diminta memastikan target tersebut dapat dijalankan dalam waktu sesingkat mungkin.

Semula, penyelesaian ditetapkan dalam tiga tahun. Prabowo kemudian meminta waktu tersebut dipangkas menjadi dua tahun, sebagaimana target swasembada pangan yang menurutnya juga dapat dicapai lebih cepat dari rencana awal.

"Berarti kalau saya kasih target 3 tahun untuk tim energi, ya enggalah udah, 2 tahun lah ya. Kalau berhasil 2 tahun, tim energi dapat bintang lagi aku kasih," kata Prabowo.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperkirakan kebutuhan investasi mencapai sekitar 73 miliar dolar AS atau lebih dari Rp1.140 triliun. Menurut dia, pendanaan tersebut berkaitan dengan keseluruhan kapasitas yang akan dibangun.

"Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah, bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja," kata Bahlil.

Pada tahap awal, pemerintah melakukan groundbreaking dengan kapasitas sekitar 5,3 GW. Di Bali, kapasitas yang disiapkan mencapai 1.000 MW dan dilengkapi baterai.

"Kalau ini mampu kita implementasikan semuanya penurunan emisi sebesar 140 juta ton Co2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar Rp6,31 triliun," paparnya.

Pembangunan dilakukan secara massal selama tiga tahun. Untuk proyek yang diluncurkan saat ini, harga listrik diperkirakan sekitar 5-6 sen dolar AS. Biaya tersebut belum memasukkan baterai.

Bahlil menjelaskan kebutuhan biaya baterai bergantung pada durasi penyimpanan. Semakin lama listrik disimpan, semakin besar biaya yang diperlukan.

Direktur Eksekutif CERAH Agung Budiono mengatakan kapasitas 100 GW belum tercantum dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

Menurut Agung, kondisi tersebut membuat target belum memiliki landasan hukum yang mengikat. Kepastian bagi investor dan pihak yang terlibat juga dinilai belum jelas.

"Tanpa kepastian hukum, ada kekhawatiran proyek ini berhenti hanya pada proyek-proyek besar milik PLN, sementara pembangunan PLTS yang melibatkan masyarakat justru tidak terjadi,” kata Agung dalam keterangan tertulis, Kamis (13/8/2026).

Dia juga menyoroti rencana PLN membangun tahap pertama sebesar 17 GW pada tahun ini. Angka tersebut hampir sama dengan proyeksi PLTS dalam RUPTL 2025-2034.

Perbedaan data itu, menurut Agung, perlu segera diselaraskan. Ia mendorong angka 17 GW dan 100 GW dimasukkan secara resmi dalam revisi RUEN dan RUPTL agar memiliki dasar perencanaan yang sama dan mengikat.

CERAH juga mendorong pemerintah menerbitkan peraturan presiden khusus mengenai target tersebut. Selain persoalan dokumen, CERAH meminta pemerintah memasukkan PLTS atap sebagai bagian dari pencapaian kapasitas yang ditetapkan.

Policy and Program Manager CERAH Wicaksono Gitawan menilai PLTS atap dapat membantu mempercepat pencapaian karena waktu pembangunannya relatif singkat. Skema ini juga tidak membutuhkan pembebasan lahan.

Kondisi tersebut dapat mengurangi potensi sengketa lahan dan konflik agraria yang muncul dalam pembangunan pembangkit berskala besar. Wicaksono meminta pemerintah membenahi regulasi PLTS atap, termasuk aturan net metering dan kuota pembangunannya oleh PLN.

"Jangan sampai ketika mendorong proyek besar, kita justru mengabaikan potensi atap-atap rumah dan gedung yang siap dipakai. PLTS Atap adalah solusi cepat yang tidak memakan lahan, dan justru melibatkan masyarakat secara langsung," ujar dia.

Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) turut menanggapi komitmen pemerintah tersebut. Pendiri sekaligus Chairman FPCI Dino Patti Djalal menyambut positif target yang disampaikan Prabowo, tetapi meminta kepastian regulasi segera diperkuat.

“Ini merupakan langkah yang disambut baik dari Presiden Prabowo dan kami sepenuhnya mendukungnya. Komitmen politik terhadap 100 GWp sangat menggembirakan dan tentunya dapat dicapai,” kata Dino dalam pernyataan FPCI, Rabu (2/9/2026).

Dia menilai komitmen politik perlu diikuti kerangka implementasi yang jelas agar dapat diteruskan ke tahap pelaksanaan. Menurut Dino, regulasi diperlukan untuk memperjelas pembagian peran antarlembaga, mekanisme proyek, pengadaan, pembiayaan, serta target setiap tahapan pembangunan.

FPCI juga menilai transparansi perlu dijaga sepanjang pelaksanaan. Hal tersebut berkaitan dengan akuntabilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan, baik dari sektor publik maupun swasta.

“Menutup kesenjangan antara komitmen politik dan kepastian regulasi sangat penting untuk mengubah ambisi 100 GWp menjadi implementasi nyata,” kata Dino.

Komisi XII DPR RI meminta komitmen terhadap transisi energi diikuti dukungan anggaran yang signifikan dan terarah. Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita menilai porsi anggaran negara dan insentif fiskal untuk pengembangan energi nonfosil masih minim jika dibandingkan dengan potensi energi baru terbarukan (EBT) Indonesia.

"Kami berharap pemerintah benar-benar mewujudkan komitmennya untuk mewujudkan energi yang bersih dan berkelanjutan dengan memberikan keberpihakan dari sisi anggaran. Karena kalau kita lihat, untuk energi yang non-fosil (EBT) itu masih kurang mendapat perhatian secara signifikan," katanya.

Keterbatasan pendanaan tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan dalam mempercepat peningkatan bauran EBT nasional. Ratna menilai dukungan APBN diperlukan bukan hanya untuk membangun infrastruktur, tetapi juga memberikan insentif pendukung atau derisking. Skema tersebut dapat digunakan untuk menarik investasi swasta dan global ke sektor energi bersih.

Dia juga meminta pemerintah menempatkan energi bersih sebagai salah satu prioritas dalam struktur anggaran. Menurutnya, target energi nasional perlu diikuti dukungan pendanaan yang sepadan agar rencana yang telah ditetapkan dapat segera dijalankan.

"Padahal Bapak Presiden sudah mencanangkan 1.000 gigawatt. Saya yakin kalau misalnya pemerintah punya prioritas yang baik, komitmennya harus segera ditepati," ujarnya.