Mengupas Kebijakan Ketahanan Pangan Indonesia 2024

30 Nov 2023, 14:05 WIB

Sejumlah kebijakan dan strategi telah dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan. (dok. Kemenkeu)

Jakarta, IDN Times - Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan. Sejumlah kebijakan dan strategi pun telah dirancang oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan, menjaga stabilitas pasokan, hingga meningkatkan produksi.

Dalam upaya untuk menghadapi tantangan dalam produksi pangan yang masih belum optimal, pemerintah Indonesia mengarahkan perhatiannya pada optimalisasi produksi. Meskipun negara ini memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, namun hasil produksi pangan belum mencapai puncaknya.

Adapun beberapa kendala yang menjadi hambatan utama yaitu: keterbatasan sarana prasarana, alih fungsi lahan, keterbatasan SDM, kerusakan infrastruktur, gangguan organisme pengganggu tanaman, dan dampak perubahan iklim.

Di sisi lain, perhatian juga tertuju pada hambatan dalam rantai pasok pangan. Dinamika geopolitik, disparitas pasokan antarwaktu dan antarwilayah, serta ketidakpastian iklim dan cuaca juga menghambat kelancaran rantai pasok, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ketersediaan dan stabilitas harga pangan.

1. Kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan 2024

Sejumlah kebijakan dan strategi telah dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan. (dok. Kemenkeu)

Pemerintah Indonesia telah menggagas sejumlah kebijakan strategis yang akan diterapkan pada 2024. Salah satunya adalah fokus pada peningkatan produksi domestik, hingga penguatan riset dan kapasitas petani serta nelayan.

Untuk memperkuat kelembagaan petani, pemerintah melibatkan pembentukan korporasi petani. Hal ini bertujuan untuk memberikan daya tawar yang lebih baik kepada petani terkait akses pasar dan pembiayaan.

Dukungan finansial juga menjadi fokus, melalui pemberian subsidi dan bantuan langsung kepada petani untuk meningkatkan ketersediaan modal produksi. Perlindungan usaha tani melalui asuransi pertanian pun mendapat penekanan untuk mengurangi risiko finansial yang sering dihadapi petani.

Sementara itu, percepatan pembangunan dan infrastruktur pangan diwujudkan melalui pengembangan kawasan Food Estate, untuk menjadi pusat produksi pangan yang berkelanjutan dengan infrastruktur terpadu.

Penguatan cadangan pangan nasional juga menjadi prioritas, melalui peningkatan kapasitas penyimpanan dan distribusi serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan sektor swasta.

2. Anggaran ketahanan pangan semakin meningkat

Sejumlah kebijakan dan strategi telah dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan. (dok. Kemenkeu)

Anggaran yang dialokasikan untuk ketahanan pangan secara khusus diarahkan pada upaya peningkatan ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas harga pangan.

Fokus utama dari alokasi anggaran ini adalah memastikan bahwa pasokan pangan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sambil menciptakan sistem yang memudahkan akses masyarakat terhadap pangan tersebut.

Selain itu, beberapa upaya juga diarahkan pada stabilisasi harga pangan agar fluktuasi harga dapat dikelola dengan efektif, dan memberikan kepastian serta perlindungan terhadap daya beli konsumen.

Dengan mengalokasikan dana secara strategis untuk tiga aspek kunci ini, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ketahanan pangan nasional secara holistik, memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Berikut perkembangan anggaran ketahanan pangan tahun ke tahun yang semakin meningkat seiring dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang progresif:

Grafik Anggaran Ketahanan Pangan. (dok. Kemenkeu)

3. Target output yang menjadi prioritas

Sejumlah kebijakan dan strategi telah dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan. (dok. Kemenkeu)

Serangkaian target output menjadi prioritas untuk mencapai tujuan ketahanan pangan yang lebih kuat. Kawasan pertanian menjadi fokus utama dengan target luas area padi sebesar 304.000 hektare, jagung seluas 90.000 hektare, dan kedelai seluas 184.650 hektare.

Untuk meningkatkan akses dan ketersediaan pangan, kebijakan mencakup Pengembangan 100 Desa Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Di sektor perikanan, upaya ramah lingkungan ditunjukkan melalui bantuan alat penangkap ikan sebanyak 17.000 unit dan penyediaan 300 unit chest freezer.

Selain itu, pelatihan diberikan kepada 29.173 orang dalam masyarakat kelautan dan perikanan. Dalam konteks pertanian tambak, rehabilitasi saluran tambak sebanyak 10 unit menjadi langkah penting.

Peningkatan infrastruktur irigasi terlihat dari pembangunan jaringan irigasi seluas 4.000 hektar melalui pusat dan 25.328 hektar melalui daerah, serta pembangunan 23 bendungan lanjutan dan 1 bendungan baru.

Rehabilitasi jaringan irigasi mencakup area seluas 38.000 hektare melalui pusat dan 96.779 hektare melalui daerah. Upaya ini diperkuat dengan pembangunan dan rehabilitasi sumber air sebanyak 3.573 unit, jalan pertanian sebanyak 3.624 unit, serta fasilitas olahan pakan ternak sebanyak 459 unit.

Seiring dengan itu, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana dilakukan di 65 pelabuhan perikanan, 184 balai benih, dan dana ketahanan pangan dan pertanian dialokasikan untuk 1.350 kelompok masyarakat.

Dengan strategi dan langkah-langkah konkret ini, Pemerintah Indonesia berharap dapat mencapai tujuan ketahanan pangan yang lebih tangguh pada 2024. Semua lapisan masyarakat diharapkan turut mendukung implementasi kebijakan ini guna menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan menyeluruh di tanah air tercinta. (WEB)