Menkeu Jamin Pertukaran Jabatan Thomas dan Juda Tak Ganggu Independensi BI
- Menteri Keuangan jamin pertukaran jabatan Wamenkeu dan Deputi BI tidak ganggu independensi BI
- Independensi BI tetap terjaga meskipun ada perubahan jabatan, kebijakan moneter tetap diambil secara independen oleh BI tanpa campur tangan dari pemerintah
- Sektor fiskal dan moneter selalu berkoordinasi erat dalam KSSK untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap independen dan saling mendukung
Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menjamin rencana pertukaran jabatan antara sektor fiskal dan moneter, yang melibatkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung, tidak akan mengganggu independensi Bank Indonesia (BI).
Menurutnya, independensi BI tetap terjaga meskipun ada perubahan jabatan. Purbaya mengatakan, kebijakan moneter akan tetap diambil secara independen oleh BI tanpa campur tangan dari pemerintah.
“(Saya khawatir) jika Pak Juda Agung masuk ke posisi saya, mungkin orang dari Pak Perry (Gubernur BI) akan berusaha menekan saya di dalam. Tetapi, pertukaran ini seimbang, dan tidak ada yang aneh. Independensi BI tidak terganggu oleh hal ini,” jelas Purbaya saat ditemui di DPR, Senin (19/1/2026).
Purbaya menyatakan, ia akan bertemu dengan Juda Agung pada hari berikutnya. Namun, ia tidak merinci apakah pertemuan tersebut terkait dengan proses seleksi atau wawancara untuk calon Wakil Menteri Keuangan.
"(Juda Agung gantikan Thomas) kelihatannya begitu, saya dengar juga begitu. Saya akan bertemu dengan Bapak Juda Agung mungkin besok kali," tegasnya.
Menurutnya, independensi BI baru bisa dipersoalkan jika ada intervensi langsung dari pemerintah dalam pengambilan keputusan moneter, yang selama ini tidak pernah terjadi.
Purbaya mengungkapkan sektor fiskal dan moneter selalu berkoordinasi erat dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap independen dan saling mendukung, demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
“Kami di KSSK, meskipun masing-masing independen, tetap memastikan kebijakan fiskal dan moneter saling mendukung dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat,” ungkapnya.
Meski pemerintah dapat menempatkan perwakilan dalam rapat Dewan Gubernur BI, termasuk rapat yang membahas suku bunga, hal ini tidak dilakukan dengan tujuan menjaga independensi BI, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.
“Kalau itu dilakukan, barulah tampak bahwa BI tidak independen. Tapi, ini bukanlah kasusnya,” tandasnya.
Dengan penegasan ini, Purbaya memastikan meskipun ada pergantian jabatan antara sektor fiskal dan moneter, hal tersebut tidak akan mempengaruhi jalannya kebijakan moneter BI yang tetap independen dalam menjalankan tugasnya.
