Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak memiliki kebijakan khusus untuk mengejar pajak dari pemilik rumah kontrakan. Pajak atas penghasilan dari sewa properti ini juga bukan merupakan jenis pajak baru.
“Gak ada secara khusus kita akan ngejar kontrakan. Biasa saja, business as usual. Kalau ada income, ya bayar pajak, itu kan biasa,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026).
Purbaya juga menegaskan tidak ada arahan khusus untuk mengejar pajak dari rumah kontrakan. Menurutnya, kewajiban pajak tersebut telah berlaku sesuai ketentuan yang ada.
“Kalau apakah kita akan ngejar-ngejar kontrakan, gak ada perintah seperti itu. Jadi bukan pajak baru dan business as usual,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan penghasilan dari penyewaan tanah dan atau bangunan memang telah menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawati mengatakan, penjelasan tersebut disampaikan menyusul pemberitaan mengenai pemungutan pajak bagi pemilik rumah kontrakan atau properti yang disewakan mulai 2027.
“Perlu kami jelaskan bahwa penghasilan dari penyewaan tanah dan atau bangunan pada dasarnya memang telah menjadi objek Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Inge dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Agustus 2026.
Ia menambahkan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satunya melalui penguatan basis pajak dan kepatuhan atas kewajiban yang sudah berlaku.
Menurut Inge, penghasilan dari penyewaan properti menjadi salah satu contoh yang dibahas dalam Forum Komunikasi Publik Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027.
“Dalam konteks tersebut, penghasilan dari penyewaan properti merupakan salah satu contoh yang disampaikan dalam forum dimaksud,” ujarnya.
Inge mengatakan, penyusunan rencana kerja DJP pada 2027 akan mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk parameter pelaksanaan program, analisis risiko, kesiapan sistem, serta kondisi ekonomi dan masyarakat.
“Hingga saat ini, belum terdapat usulan program kerja spesifik DJP pada tahun 2027 yang secara khusus menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti sewa,” tuturnya.