Menlu AS Pompeo Sampaikan 3 Syarat untuk Investasi di RI

Mengutip lembar fakta Departemen Luar Negeri AS, DFC yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan memfasilitasi pembiayaan proyek pembangunan swasta di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, berjanji akan mempercepat investasi AS di sektor infrastruktur, digital, dan energi di Indonesia.

Penandatanganan perjanjian pembiayaan infrastruktur antara AS dan Indonesia yang dicapai baru-baru ini diharapkan menarik modal sektor swasta untuk memenuhi perkiraan kesenjangan infrastruktur Indonesia sebesar 1,5 triliun dolar AS.

Namun, guna mendukung upaya ini, Menlu Pompeo mengingatkan pentingnya insentif yang tepat bagi pelaku bisnis AS.

“Agenda reformasi Indonesia sangat membantu dalam hal ini, kami harap Anda terus mengambil langkah-langkah untuk menghapus birokrasi yang berlebihan, memberantas korupsi, dan meningkatkan transparansi,” kata Pompeo.

Dalam pertemuan dengan Menlu Retno, Pompeo menegaskan kembali pentingnya kerja sama kedua negara untuk dapat mengejar pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan hukum internasional dan prinsip persaingan yang sehat.

“Kami sepakat bahwa dua negara dengan skala ekonomi seperti kita harus lebih banyak berdagang, bersama-sama ada lebih banyak yang dapat kami investasikan di sini dari AS,” tutur dia.

Masih merujuk pada pernyataan Departemen Luar Negeri, perusahaan AS adalah investor utama dalam perekonomian Indonesia dan berkontribusi pada pertumbuhan berkelanjutan di berbagai sektor.

Pada Oktober 2020, Kimberly-Clark melakukan akuisisi Softex Indonesia senilai 1,2 miliar dolar AS dengan strategi untuk mendorong pertumbuhan perusahaan melalui pengembangan merek dan inovasi.

Awal tahun ini, Air Products yang berbasis di Pennsylvania mengumumkan investasi sebesar 2 miliar dolar AS untuk membuat fasilitas produksi kelas dunia di Kalimantan untuk metanol, bahan baku kimia.

Saat bertemu Menlu Pompeo, Menlu Retno Marsudi mengundang AS investasi di Kepulauan Natuna.

"Saya mendorong pebisnis AS untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia, termasuk untuk proyek-proyek di pulau terluar Indonesia, seperti Pulau Natuna," ujar Retno dalam jumpa pers bersama.

AS memang merupakan salah satu investor utama Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi AS ke Indonesia sebesar 279 juta dolar AS pada kuartal III 2020 untuk 417 proyek. Angka itu menempatkan AS di posisi ke-7 negara dengan investasi terbesar.

Terkait dengan klaim sepihak Tiongkok yang mengatakan menguasai 90 persen kawasan perairan Laut China Selatan, Retno mengatakan menolak berbagai klaim maritim di wilayah perairan tersebut. Ia mengatakan konvensi PBB tentang hukum laut atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) merupakan acuan hukum yang harus diterapkan dan dihormati semua negara.

"Oleh karena itu, klaim apapun harus didasarkan tentang prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal termasuk UNCLOS 1982," tegasnya.

Retno juga menyampaikan pemberian perpanjangan fasilitas pengurangan insentif tarif preferensial umum atau Generalized System of Preferences (GSP) dari AS. Ia mengatakan pemberian fasilitas tersebut dapat memperkuat rantai pasokan global dan mempercepat pemulihan ekonomi.

"Berkaitan dengan hal tersebut, saya kembali menggarisbawahi pentingnya fasilitas GSP, yang tidak hanya membawa keuntungan bagi Indonesia tapi juga bagi bisnis AS," ucapnya.
GSP adalah sebagai fasilitas bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima yang diberikan oleh negara maju demi membantu ekonomi negara berkembang.

Selama ini, Indonesia mendapatkan keringanan tersebut dari AS. Namun, awal tahun lalu AS sudah mencoret RI dari daftar negara berkembang.

Saat ini, Indonesia tengah menunggu hasil tinjauan ulang yang dilakukan pemerintah AS melalui United States Representative (USTR) terkait pemberian fasilitas GSP.