Menteri ESDM Diganti, BBM Subsidi Jadi Dibatasi?

Airlangga mengungkapkan pembatasan BBM subsidi saat ini masih dalam tahap persiapan oleh Kementerian ESDM. Dia menyatakan Kementerian ESDM perlu mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan sebelum kebijakan tersebut dapat diterapkan.

"Ya itu kan sekarang kita lihat Kementerian ESDM perlu menyiapkan untuk itu," tambah Airlangga.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin sebelumnya menyebut harapan pemerintah dapat menetapkan kebijakan terkait BBM subsidi pada 1 September 2024.

“Harapan kita, kita bisa lock semuanya itu tanggal 1 September ya, peraturannya segala macam,” kata dia dalam diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Menurut dia, persiapan sedang dilakukan agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan oleh pemerintahan saat ini dan menjadi warisan bagi pemerintahan yang akan datang.

“Kita kayaknya pengen coba mempersiapkan itu supaya mudah-mudahan ini bisa jadi sesuatu yang kita kerjakan di pemerintahan ini tapi bisa jadi oleh-oleh di pemerintahan yang baru,” ujar Rachmat.

Rachmat memastikan kelompok-kelompok yang membutuhkan, seperti UMKM, nelayan, pengendara sepeda motor, taksi, angkutan umum, taksi online, dan ojek online, tetap mendapatkan subsidi.

Dia juga menggarisbawahi terdapat golongan tertentu yang diharapkan dapat ikhlas untuk tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi karena secara filosofis subsidi tersebut bukan diperuntukkan bagi mereka.

Subsidi yang tepat sasaran, menurutnya, menjadi urgensi agar uang negara yang berasal dari pajak dapat dinikmati oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

"Ini subsidi tepat ini menjadi urgensi. Kebetulan yang solar kan sudah mulai ya solar sudah mulai. Nanti yang bensin juga perlu kita lihat yang sama supaya uang negara yang notabene uang pajaknya kita-kita semua ini dinikmati secara tepat oleh orang-orang yang membutuhkan," tambahnya.