Jakarta, IDN Times - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mengusulkan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp10 triliun untuk 2023.
Usulan tersebut dialokasikan untuk pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) senilai Rp1,7 triliun; untuk pembangunan transmisi dan distribusi senilai Rp3,8 triliun; dan untuk pembangunan jaringan distribusi sampai ke rumah warga di desa sasaran senilai Rp4,5 triliun.
Pada 2024, PLN akan kembali mengajukan dana PMN sebesar Rp8 triliun. PMN itu akan dialokasikan untuk mengejar sisa target rasio desa berlistrik 100 persen.
"Kami optimistis tentu saja target ini bisa tercapai dengan dukungan semua pihak. Stakeholder dan juga dukungan semua pihak. Ini perlu upaya bersama untuk bisa menciptakan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata
Direktur Perencanaan Korporat PLN, Evy Haryadi dikutip dari keterangan resmi, Rabu (22/6/2022).
Evy mengatakan hingga 2021 rasio desa berlistrik di Indonesia telah mencapai 99,7 persen, atau tersisa 293 desa belum menikmati listrik.
Namun, dari angka tersebut masih ada lebih dari 4.700 desa yang dilistriki secara mandiri dan belum menikmati listrik PLN. Desa-desa itu mayoritas berada di wilayah di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) yang sulit dijangkau.
"Ini sesuai dengan prinsip sila ke-5 Pancasila kita. Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini kami harus memberikan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujar Evy.
Evy menuturkan karena sasaran desa berlistrik ini mayoritas berada di wilayah 3T dengan akses yang sulit maka secara kacamata bisnis target itu tidak feasible.
Dia mengatakan untuk bisa melistriki satu kepala keluarga (KK) di desa terpencil butuh sekitar Rp25 juta hingga Rp45 juta per KK.
"Untuk itu, di sinilah peran PMN hadir agar seluruh masyarakat meski di desa tetap bisa mendapatkan akses listrik," kata Evy.
Evy menjelaskan saat ini rasio desa berlistrik PLN baru mencapai 90,78 persen. Di mana rata rata wilayah Kalimantan, Maluku dan Papua rasio desa berlistrik masih di bawah 80 persen.