Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meminta masyarakat menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah kenaikan harga Pertalite, Pertamax dan Solar.
"Sekarang tolong diminta semua masyarakat, coba bisa gak kita coba dengan kesadaran menghemat, hemat energi gimana caranya, yang biasanya keluar bensin 3 liter bisa gak 2 liter aja? ya, kurangin menghirup udara yang polusi dengan Co2," katanya ditemui di Ayana MidPlaza, Jakarta, Jumat (9/9/2022).
Per 3 September lalu harga Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu, masih di bawah harga yang seharusnya (harga keekonomian). Apakah harganya masih bisa turun lagi?
"Nanti kita lihat, kalau harga minyak membaik ya Insya Allah," ujar mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang itu.
Pemerintah sejauh ini belum menerbitkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Arifin menjelaskan bahwa saat ini pemerintah masih menggodok regulasi tersebut. Aturan tersebut akan melarang kendaraan dengan kriteria tertentu untuk memakai BBM subsidi.
"Jadi sekarang sedang dibahas karena ada beberapa opsi. Kan pertimbangannya dalam, kita juga mengidentifikasi harus teliti," ujarnya.
PT Pertamina (Persero) mendorong pemerintah segera menerbitkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Tujuannya agar penyaluran BBM lebih tepat sasaran.
"Regulasinya harus segera digulirkan, yaitu revisi Perpres 191/2014," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (8/9/2022).
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati mengatakan diberlakukannya pembatasan pembelian BBM subsidi akan diputuskan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
Dia menjelaskan bahwa pihaknya tetap mengusulkan agar dilakukan pembatasan pembelian Pertalite dan Solar, meskipun sudah dilakukan kenaikan harga.
"Kalau dari kami tetap usulkan tapi nanti Presiden yang akan memutuskan," ujarnya.