Ilustrasi belanja kebutuhan dapur (pexels.com/Rizky Rianto)
Meski demikian, Dian mengingatkan bahwa penyaluran kredit kepada sektor riil, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetap perlu memperhatikan perkembangan permintaan pembiayaan dan perubahan pola konsumsi masyarakat.
Tekanan daya beli, khususnya pada kelompok masyarakat menengah ke bawah, berpotensi memengaruhi omzet dan perputaran kas pelaku usaha. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berdampak terhadap kebutuhan serta kemampuan pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan perbankan.
"Dalam hal ini, OJK memandang bahwa upaya mendorong pertumbuhan kredit perlu dilakukan secara seimbang. Peningkatan penyaluran kredit harus didasarkan pada kebutuhan pembiayaan yang riil dan kemampuan membayar debitur," ucap Dian.
Dalam mendorong ekspansi kredit, OJK tetap meminta perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian, antara lain melalui penilaian kemampuan membayar serta penerapan prinsip kehatian-hatian dan manajemen risiko yang memadai. Dari sisi realisasi, kredit UMKM pada September 2026 tercatat tumbuh 2,68 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Secara rinci, kredit usaha mikro tumbuh 3,05 persen yoy, usaha kecil sebesar 1,62 persen yoy, sedangkan usaha menengah mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 3,61 persen yoy.
Meski pertumbuhan kredit UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, Dian tetap optimistis pembiayaan sektor tersebut akan tumbuh positif hingga akhir 2026. Terjaganya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) diharapkan turut menopang aktivitas ekonomi dan keberlangsungan usaha UMKM.
Untuk memperluas akses pembiayaan, OJK bersama pemerintah juga terus mendorong pengembangan UMKM sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. "Salah satu langkah yang ditempuh OJK adalah menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (POJK UMKM)," ungkap Dian.
Melalui aturan tersebut, OJK mendorong perbankan menyediakan akses kredit UMKM yang lebih mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif. Kebijakan ini juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem bisnis UMKM serta mengoptimalkan pemanfaatan skema pembiayaan secara berkesinambungan. Dengan demikian, pembiayaan perbankan diharapkan tidak hanya memperluas akses modal bagi pelaku UMKM, tetapi juga meningkatkan kapasitas usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.