Modal-Likuiditas Bank Masih Kuat, OJK Bidik Pertumbuhan Kredit UMKM
- Likuiditas perbankan hingga September 2026 tetap kuat: LCR 181,91 persen, AL/NCD 105,7 persen, dan AL/DPK 24,1 persen, seluruhnya melampaui batas minimum regulator.
- OJK memperketat pengawasan berbasis risiko pada bank dengan buffer terbatas, berkoordinasi melalui KSSK, serta menyatakan stress test menunjukkan permodalan bank memadai menghadapi perubahan makroekonomi.
- Kredit UMKM tumbuh 2,68 persen tahunan pada September 2026; OJK mendorong akses pembiayaan lewat POJK 19/2025 sambil menekankan kehati-hatian terhadap tekanan daya beli dan kemampuan bayar debitur.
Jakarta, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kondisi likuiditas industri perbankan nasional masih terjaga dengan baik hingga September 2026. Sejumlah indikator likuiditas perbankan bahkan tercatat jauh di atas ambang batas minimum yang ditetapkan regulator.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, rasio Liquidity Coverage Ratio (LCR) perbankan mencapai 181,91 persen pada September 2026, jauh di atas ketentuan minimum sebesar 100 persen. Sementara itu, rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) tercatat sebesar 105,7 persen dan Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) mencapai 24,1 persen.
"Kedua rasio tersebut juga berada di atas batas minimum masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen." jelasnya dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
1. OJK terus pantau perkembangan likuiditas perbankan

Ilustrasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan). (IDN Times/Aditya Pratama) Dian mengatakan, OJK akan terus memantau perkembangan likuiditas perbankan, baik secara industri maupun individual, melalui pengawasan berbasis risiko. Pengawasan akan dilakukan lebih intensif terhadap bank-bank yang memiliki buffer likuiditas relatif terbatas dan rasio likuiditas yang mendekati ambang batas minimum.
Menurut dia, langkah tersebut penting untuk memastikan setiap bank memiliki strategi mitigasi yang memadai dalam menjaga kecukupan likuiditas sekaligus mengantisipasi potensi tekanan.
"OJK juga akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)," tegasnya.
2. Hasil stress test OJK terhadap kinerja perbankan

ilustrasi ekonomi global (magnific.com/xb100) Di tengah dinamika perekonomian global dan domestik, OJK juga secara berkala melakukan stress test terhadap industri perbankan untuk mengukur ketahanan sektor tersebut dalam menghadapi berbagai kemungkinan risiko. Di samping itu, perbankan juga diwajibkan melakukan stress test secara mandiri menggunakan skenario terkait situasi perekonomian, pasar keuangan, dan politik global maupun domestik.
Melalui pelaksanaan stress test tersebut, bank dapat mengidentifikasi potensi risiko secara dini serta menyiapkan mitigasi risiko yang tepat dan terukur, termasuk antisipasi imbasnya baik terhadap permodalan maupun likuiditas perbankan.
"Hasil stress test OJK maupun perbankan menunjukkan bahwa tingkat permodalan perbankan saat ini masih memadai untuk menghadapi risiko yang disebabkan oleh perubahan signifikan dalam kondisi makroekonomi Indonesia," ungkap Dian.
3. Alasan prospek pertumbuhan industri perbankan masih positif pada 2027

(Ilustrasi Keuangan Perbankan) pixabay.com/geralt Memasuki 2027, OJK pun melihat prospek pertumbuhan industri perbankan masih akan positif. Perbaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global serta hasil pemilihan paruh waktu atau midterm elections di Amerika Serikat (AS) yang diperkirakan memengaruhi arah kebijakan perdagangan dan luar negeri global diharapkan turut memberikan dampak terhadap penghimpunan dana perbankan nasional.
Kondisi tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sekaligus menurunkan biaya dana atau cost of fund perbankan.
"Jika penghimpunan dana cukup positif, maka ketersediaan likuiditas akan terjaga dan membantu perbankan dalam melaksanakan penyaluran kredit," jelasnya.
4. Tekanan daya beli bakal mempengaruhi pelaku usaha akses pembiayaan perbankan

Ilustrasi belanja kebutuhan dapur (pexels.com/Rizky Rianto) Meski demikian, Dian mengingatkan bahwa penyaluran kredit kepada sektor riil, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetap perlu memperhatikan perkembangan permintaan pembiayaan dan perubahan pola konsumsi masyarakat.
Tekanan daya beli, khususnya pada kelompok masyarakat menengah ke bawah, berpotensi memengaruhi omzet dan perputaran kas pelaku usaha. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berdampak terhadap kebutuhan serta kemampuan pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan perbankan.
"Dalam hal ini, OJK memandang bahwa upaya mendorong pertumbuhan kredit perlu dilakukan secara seimbang. Peningkatan penyaluran kredit harus didasarkan pada kebutuhan pembiayaan yang riil dan kemampuan membayar debitur," ucap Dian.
Dalam mendorong ekspansi kredit, OJK tetap meminta perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian, antara lain melalui penilaian kemampuan membayar serta penerapan prinsip kehatian-hatian dan manajemen risiko yang memadai. Dari sisi realisasi, kredit UMKM pada September 2026 tercatat tumbuh 2,68 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Secara rinci, kredit usaha mikro tumbuh 3,05 persen yoy, usaha kecil sebesar 1,62 persen yoy, sedangkan usaha menengah mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 3,61 persen yoy.
Meski pertumbuhan kredit UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, Dian tetap optimistis pembiayaan sektor tersebut akan tumbuh positif hingga akhir 2026. Terjaganya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) diharapkan turut menopang aktivitas ekonomi dan keberlangsungan usaha UMKM.
Untuk memperluas akses pembiayaan, OJK bersama pemerintah juga terus mendorong pengembangan UMKM sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. "Salah satu langkah yang ditempuh OJK adalah menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (POJK UMKM)," ungkap Dian.
Melalui aturan tersebut, OJK mendorong perbankan menyediakan akses kredit UMKM yang lebih mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif. Kebijakan ini juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem bisnis UMKM serta mengoptimalkan pemanfaatan skema pembiayaan secara berkesinambungan. Dengan demikian, pembiayaan perbankan diharapkan tidak hanya memperluas akses modal bagi pelaku UMKM, tetapi juga meningkatkan kapasitas usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.






















