Jakarta, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terus memperkuat pengaturan dan pengawasan untuk mewujudkan pasar modal yang teratur, wajar, efisien serta melindungi kepentingan investor dan masyarakat.
Sejumlah kebijakan yang dicanangkan OJK tersebut salah satunya adalah perlindungan soal jual beli obligasi dan saham oleh perusahaan efek.
Regulasi ini dipersiapkan untuk memberikan penegasan terkait prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam pencatatan untuk transaksi pendanaan dan transaksi jual beli obligasi dan saham yang dilakukan oleh Perusahaan Efek sesuai dengan accounting framework.
"Regulasi ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi perusahaan efek dalam memperlakukan suatu transaksi pendanaan dan transaksi jual beli obligasi dan saham yang diatur dalam regulasi di Pasar Modal dengan perpektif PSAK berbasis IFRS yang memiliki karakteristik principle based," sebut OJK dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/10/2022).
Selain itu, OJK juga bakal menerbitkan regulasi soal penerapan tata kelola manajer investasi yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah pada Manajer Investasi.
"Adapun substansi yang diatur dalam POJK ini di antaranya memasukkan penilaian dan pembobotan Dewan Pengawas Syariah sebagai bagian dari laporan tata kelola Manajer Investasi," lanjut pernyataan itu.
Tujuan dari regulasi-regulasi ini adalah guna memberikan payung hukum bagi OJK dalam melaksanakan kewenangannya.
Tak hanya itu, untuk arah kebijakan pengaturan dan pengawasan pasar modal, OJK akan terus menerbitkan dan mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan melakukan pendalaman pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan investor.
Lima pilar pengembangan pasar modal yang tertuang dalam pernyataan OJK tersebut sebagai berikut:
1. Akselerasi pendalaman pasar melalui keberadaan variasi produk dan layanan jasa sektor keuangan yang efisien
2. Akselerasi program yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan
3. Penguatan peran pelaku industri dalam pengembangan sektor keuangan yang sejalan dengan best practice dan market conduct
4. Peningkatan serangkaian upaya dalam rangka perlindungan konsumen
5. Memperkuat layanan keuangan digital untuk penguatan kredibilitas sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat