Pelni Minta Disuntik Rp500 Miliar untuk Beli Kapal Baru

02 Jul 2024, 17:03 WIB

KM Tilongkabila di Pelabuhan Samudera Bitung, Sulawesi Utara, Senin (15/4/2024). Dok. PT Pelni Bitung

Jakarta, IDN Times - PT Pelni (Persero) meminta tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp500 miliar yang bersumber dari cadangan pembiayaan investasi APBN tahun anggaran 2024.

Direktur Utama Pelni Tri Andayani mengatakan, dana tersebut akan digunakan untuk membeli 1 unit kapal penumpang baru atau new building. Karena dari total 26 kapal yang dimiliki Pelni, ada 12 kapal yang sudah mencapai usia 30 tahun sehingga harus dipensiunkan.

"Kami mengusulkan nilai PMN sebesar Rp500 miliar untuk pembelian satu unit kapal baru new building untuk menggantikan satu dari 12 kapal penumpang kami yang pada 2024 ini telah melewati umur teknisnya 30 tahun," kata wanita yang akrab disapa Anda ini, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2024).

1. Ada 12 kapal yang umurnya di atas 30 tahun

Suasana kapal penyeberangan yang dikerahkan saat libur Lebaran milik PT PELNI. (Dokumentasi PT PELNI)

Anda menjelaskan, usulan PMN tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan, pertama ialah umur armada kapal di atas 30 tahun sebanyak 12 kapal atau ekuivalen 46 persen dari 26 kapal penumpang yang dimiliki Pelni.

"Semakin bertambahnya umur teknis kapal semakin menimbulkan dampak peningkatan risiko di aspek keselamatan dan dampak inefisiensi yang semakin meningkat pada aspek operasional dan aspek teknis yang pada akhirnya akan meningkatkan beban PSO (Public Service Obligation/Kewajiban Pelayanan Umum) pemerintah," ujarnya.

Kedua, untuk menjamin aksesibilitas dan konektivitas masyarakat antar pulau di seluruh wilayah Indonesia. Alhasil angkutan penumpang melalui moda transportasi laut menjadi yang sangat penting dan harus terus dilaksanakan.

Ketiga, pemerintah berkewajiban hadir dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan moda transportasi laut dengan harga yang terjangkau.

"Lalu yang keempat, ketidakmampuan Pelni dalam pembiayaan investasi pergantian alat produksi secara mandiri sehingga perlu kehadiran pemerintah," tegasnya.

2. Harga kapal diproyeksi Rp1,5 triliun

Suasana kapal penyeberangan yang dikerahkan saat libur Lebaran milik PT PELNI. (Dokumentasi PT PELNI)

Andayani mengatakan harga kapal penumpang yang akan dibeli diasumsikan sebesar Rp1,5 triliun per unit. Kapal itu ditujukan untuk melayani rute penumpang dan dapat mengangkut kargo dan kontainer, serta didukung teknologi perkapalan mutakhir khususnya pada aspek keselamatan kapal.

"Adapun besaran nilai PMN yang kami usulkan dari Cadangan Investasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp500 miliar yang rencananya akan dimanfaatkan untuk pembelian satu unit kapal penumpang baru (new building) 2 in 1 dengan kapasitas 1.000 penumpang dan 75 kontainer," katanya.

Sedangkan kekurangannya sebesar Rp1 triliun, akan diusulkan oleh Pelni pada PMN Tahun Anggaran 2025.

3. Pembiayaan penggantian alat produksi sulit diperoleh dari perbankan

KM Tilongkabila. (dok. Pelni)

Menurut Andayani, skema PMN dalam penggantian kapal Pelni saat ini menjadi solusi terbaik karena ekuitas perusahaan yang belum mampu berinvestasi dalam penggantian alat produksi berupa kapal penumpang secara berkelanjutan.

Selain itu, skema penugasan yang diberikan pemerintah sangat membatasi Pelni dalam memperoleh pendapatan perusahaan dan risk appetite kreditur di industri perkapalan yang dinilai tinggi atau slow yielding.

"Sehingga, pembiayaan penggantian alat produksi penumpang sulit diperoleh dari jasa perbankan," jelas dia.

4. Sederet manfaat pembelian kapal baru

Antrean penumpang kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI di periode mudik Lebaran 2024. (dok. PELNI)

Anda memastikan PMN yang digunakan untuk pembelian 1 unit kapal penumpang Pelni akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan perusahaan.

"Manfaat bagi masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan adanya kepastian ketersediaan angkutan laut yang rutin menjamin aksesibilitas dan konektivitas di wilayah Kepulauan dengan moda transportasi laut dan tersedianya transportasi laut yang bisa menjamin keselamatan masyarakat," tegasnya.

Sedangkan manfaat bagi pemerintah mengurangi gejolak inequality antar pulau akibat kelangkaan komoditas dan disparitas harga. Kemudian, sebagai fright balancing untuk angkutan logistik di Indonesia serta mendukung program NAWACITA pemerintah dalam hal penguatan poros Maritim.