Pembangunan IKN Gunakan Dana APBN, Apa saja yang Perlu Dikritisi?

26 Jan 2022, 20:57 WIB

Desain Istana IKN oleh Nyoman Nuarta (instagram.com/nyoman_nuarta)

Jakarta, IDN Times - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendapat banyak respons pro-kontra di masyarakat. Meski demikian Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan sebenarnya tidak ada persoalan jika pemerintah menggunakan APBN untuk membangun IKN.

"Selama membangun untuk aset-aset negara, dimiliki negara, gak ada masalah dan dibiayain APBN," kata Piter kepada IDN Times, Rabu (26/1/2022).

Hanya saja ada tiga hal yang menurutnya harus kita kritisi dalam pembangunan IKN menggunakan APBN, apa saja?

1. Jika pemerintah lalai terhadap pandemik dan mementingkan IKN

Miniatur desain pemenang sayembara ibu kota negara baru. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Hal pertama yang perlu dikritisi adalah jika penggunaan APBN untuk pembangunan IKN membuat pemerintah tidak lagi fokus menangani pandemik. Misalnya, jika anggaran untuk vaksinasi atau bantuan sosial terdampak karena dialihkan untuk pembangunan IKN.

"Itu baru kita mengkrisiti bahwasanya pemerintah terbebani oleh IKN. Kalau pemerintah tetap memberikan bantuan ke mereka yang terdampak, vaksiansi gratis, fokus ke pandemik, sisi lain pemerntah bangun IKN, apa salahnya?" ujar Piter.

2. Serapan APBN yang belum efisien dan efektif

Direktur Riset Center Of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah. IDN Times/Hana Adi Perdana

Hal kedua yang perlu dikritisi masyarakat adalah masalah APBN itu sendiri. Menurutnya, APBN Indonesia masih tidak cukup efisien dan efektif, termasuk serapannya yang cukup rendah.

"Kalau itu (APBN) efisien dan efektif ini cukup untuk membiayai IKN. Coba bedah lagi APBN karena di dalam APBN banyak detail-detail yang tidak efisien. Itu yang kemudian diperbaiki dan dialokasikan untuk IKN sehingga tidak perlu menambah beban baru," katanya.

3. Masyarakat perlu ikut berpartisipasi dalam memantau APBN

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

Ketiga, Piter mengatakan masyarakat perlu ikut berpartisipasi dalam memantau APBN. Sehingga setiap program pemerintah, termasuk IKN bisa berjalan dengan baik. Terlebih APBN tidak ditetapkan langsung melalui pemerintah, tapi juga melibatkan DPR.

"Ikuti saja proses APBN dari 18 Agustus, pemerintah akan sampaikan nota keuangan yang isinya rancangan anggaran. Kalau tidak setuju, kita bisa dengan cepat beritahukan ketidaksetujuan ke pemerintah, dan kita punya wakil di DPR. Jadi sangat banyak cara kita untuk mengawasi atau mengontrol pemerintah dalam melaksakan anggaran ini," kata Piter menjelaskan