DPR Minta Pembentukan Bursa Mineral Diikuti Pembenahan Tata Kelola SDA
- DPR RI meminta pembentukan BMKS disertai perdagangan transparan, pengawasan kuat, dan integrasi data dari produksi hingga ekspor.
- Ateng Sutisna mendorong pembenahan tata kelola pertambangan, termasuk digitalisasi perizinan, RKAB, produksi, dan ekspor.
- BMKS ditargetkan beroperasi 1 Januari 2027 untuk memperkuat kendali nasional atas komoditas strategis.
Jakarta, IDN Times - DPR RI mengingatkan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) harus diikuti sistem perdagangan yang transparan dan pengawasan yang kuat. Integrasi data produksi hingga ekspor, penelusuran asal komoditas, serta perlindungan bagi pelaku usaha nasional dinilai perlu dipastikan.
Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menilai hilirisasi perlu berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola pertambangan. Pemerintah perlu menertibkan pertambangan ilegal, pelanggaran penggunaan kawasan hutan, serta mengawasi pemenuhan kewajiban reklamasi dan pascatambang.
Dia juga mendorong digitalisasi tata kelola mineral dan batu bara secara menyeluruh. Digitalisasi tersebut mencakup proses perizinan, rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB), produksi, hingga ekspor.
“Setiap ton mineral yang dikeluarkan dari perut bumi harus memiliki jejak legal, jejak fiskal, dan jejak lingkungan yang dapat diperiksa,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (20/8/2026).
1. DPR tekankan pentingnya peran Danantara
Wisma Danantara Indonesia (IDN Times/Vadhia Lidyana) Menurutnya, pembenahan tata kelola penting agar hilirisasi tidak berhenti pada peningkatan nilai ekonomi komoditas. Kebijakan tersebut juga harus mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta daerah penghasil.
Ateng juga menyoroti peran Danantara sebagai instrumen pembiayaan pembangunan dan hilirisasi. Menurutnya, investasi perlu memperhatikan penciptaan lapangan kerja dan kepatuhan terhadap lingkungan serta dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Peran Danantara dalam hilirisasi menjadi salah satu poin yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada Jumat (14/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sebagai bagian dari penguatan kendali nasional terhadap komoditas strategis.
Ateng menilai pengelolaan sumber daya alam perlu diarahkan untuk memperkuat kedaulatan sekaligus menjaga kepentingan generasi mendatang. Keberhasilan hilirisasi, menurutnya, tidak hanya diukur dari peningkatan produksi atau nilai komoditas, tetapi juga manfaat ekonomi, kepatuhan hukum, dan perlindungan lingkungan.
2. Bursa diharapkan perkuat kendali atas komoditas strategis
ilustrasi nikel (Unsplash/Paul-Alain Hunt) Penguatan hilirisasi dan pengelolaan komoditas strategis perlu diikuti pembenahan tata kelola sumber daya alam. Pemerintah perlu memastikan pengelolaan mineral, batu bara, minyak, gas, dan komoditas strategis lainnya memberikan nilai tambah sekaligus manfaat bagi masyarakat.
Dia mendukung rencana pembentukan BMKS yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memperkuat kendali nasional atas komoditas strategis dan mendorong Indonesia tidak lagi sekadar memasok bahan mentah.
“Kekayaan mineral, batu bara, minyak, gas, dan komoditas strategis lainnya harus menjadi instrumen sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” tuturnya.
3. Pemerintah tak mau harga SDA Indonesia diatur negara lain
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di JICC, Jakarta, Rabu (19/8/2026). (IDN Times/Trio Hamdani) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah ingin Indonesia memiliki kendali lebih besar atas harga komoditas dan sumber daya alam (SDA) yang dihasilkan di dalam negeri.
Hal itu menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS). Menurut Bahlil, selama ini harga komoditas Indonesia masih banyak dipengaruhi negara lain.
"Masa barang-barang punya kita diatur oleh orang lain, enak aja. Ini yang selama ini terjadi," kata Bahlil kepada jurnalis di JICC, Jakarta, Rabu (19/8).
